Djarot, yang datang sekitar pukul 14.30 WIB, langsung masuk ke perkampungan padat ditemani Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana. Banjir di lokasi sudah mulai surut, tinggal menyisakan lumpur bekas banjir.
"Makanya kita sampaikan program normalisasi belum selesai. Kita sudah bicara sama ketua RW 02-nya, kita akan bebaskan dan dia sudah bersedia. Setelah dibebaskan, baru kita sheet pile (dinding turap). Karena untuk sheet pile itu tanggung jawab pemerintah pusat. Tanpa itu pasti (banjir), ya bagaimana dia pas banget pinggir kali. Dapat kiriman dari Katulampa (pintu air di Bogor) pasti naik, nggak bisa lagi," ujar Djarot setelah meninjau Kampung Arus, Jumat (17/2/2017).
"Jalan satu-satunya ya itu (sheet pile), kita ganti rugi dan di-sheet pile seperti di wilayah lain, di Jakarta Selatan, aman dan bagus," lanjutnya.
Djarot mengatakan ada 100 bidang tanah yang akan dibebaskan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah tersebut. Saat ini masih ada 77 bidang tanah yang akan dibebaskan.
Sementara itu, 33 bidang tanah sudah dibebaskan tanpa ganti rugi karena tidak memiliki surat yang jelas.
"Itu bukan relokasi, tapi dibayar diganti rugi. Karena suratnya jelas, ada surat jual-beli, girik, dan sertifikat. Kita ganti karena ada dasar hukumnya dan mereka bersedia," ujar Djarot.
"Tahun ini selesai. Habis petak bidang diumumkan kan sekarang lagi dinego, dilihat, dan dicocokkan, setelah itu baru. Kalau tahun ini selesai, 2018 kita nggak perlu mikir bagaimana kalau hujan," lanjutnya.
Djarot juga merasa senang karena banjir di Kampung Arus bisa surut dalam waktu sehari saja. Apalagi tidak ada warga yang harus mengungsi karena banjir kemarin. Maka itu, dia meminta izin warga Jakarta meneruskan program menuntaskan banjir di Ibu Kota.
"Tapi tadi kamu lihat, itu nggak sampai satu hari penuh selesai, dulu kan berhari-hari. Itu karena alirannya nggak lancar, sekarang kan udah cepat tuh dan nggak ada yang ngungsi," tutur Djarot.
"Makanya saya minta, ini kan perubahan di Jakarta sudah keliatan banget, tinggal menuntaskan. Makanya kita perlu 5 tahun untuk menuntaskan," tutupnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan proses ganti rugi kepada warga yang akan direlokasi akan selesai pada April 2017.
"Nanti akan diumumkan mana saja bidang yang akan dibebaskan. Setelah itu, yang ada surat akan dapat ganti rugi. Kamis depan akan diumumkan. Lalu ada komunikasi, kalau sudah selesai semua, baru nego harga," ujarnya di lokasi yang sama.
"April sudah selesai (semua prosesnya)," kata Bambang. (bis/fdn)











































