DetikNews
Jumat 17 Februari 2017, 06:21 WIB

Laporan Dari Osaka

Berkaca dari Jepang: Selain Langsing, Regulasi Harus Terintegrasi

Andi Saputra - detikNews
Berkaca dari Jepang: Selain Langsing, Regulasi Harus Terintegrasi Penyerahan cendera mata dari delegasi RI yang diserahkan Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM Prof Widodo Ekatjahjana kepada Profesor Aikyo Koji. (Andi Saputra/detikcom)
Osaka - Pekerjaan rumah Indonesia akan semakin besar sepulang delegasi dari Jepang. Di Negeri Matahari Terbit, tim dari Indonesia mendapatkan pelajaran berharga, yaitu regulasi, selain sederhana, harus terintegrasi dengan banyak pihak dan masyarakat.

"Tentang data hukum Indonesia, Jepang sudah memperlihatkan ke kita bahwa data hukum itu penting. Data hukum yang tidak cukup dengan pendataan, tapi juga terintegrasi dan up-to-date. Tidak hanya itu, hingga yang bersifat futuristik mereka siapkan pendataannya," kata akademisi UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar.

Hal itu disampaikan dalam sela-sela riset regulasi training 'Study for the Amendment to the Law' di Osaka, Jepang, yang dilaksanakan pada 12-22 Februari 2017. Dari Indonesia, training tersebut diikuti, antara lain, oleh Dirjen Peraturan Perundangan Prof Widodo Ekatjahjana, Ketua Program Studi S3 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Andalas (Unand) Prof Saldi Isra, Direktur Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono, akademisi Unand Feri Amsari, ahli hukum Refly Harun, dan tim dari Ditjen PP Kemenkum HAM. Adapun dari Jepang diikuti oleh pejabat Kementerian Kehakiman setempat serta akademisi Jepang. Seluruh dana studi riset ini dibiayai oleh pemerintah Jepang.

Khusus untuk bank data yang terintegrasi, tim riset mengunjungi kantor penerbitan PT Shin-Nippon Hoki Publishing. Perusahaan swasta itu bekerja sama dengan Thomson Reuters dan membangun layanan online berbayar Westlaw Japan.

Di bawah PT Shin-Nippon Hoki, data regulasi dan putusan-putusan pengadilan tersinkronisasi. Pelanggan buku dapat memperbarui amendemen UU terkait. Adapun untuk website-nya, ditampilkan dengan update perubahan aturan terbaru disertai analisis para pengamat yang diseleksi ketat oleh 100 editor.

"Bukan hanya terintegrasi ke berbagai level aturan, tetapi juga hingga ke penggunaannya dalam putusan peradilan," ujar Zainal.

Kelemahan di Indonesia, lanjut Zainal, Indonesia punya data, tapi sama sekali tidak terintegrasi dan tidak up-to-date. Banyak aturan yang Indonesia tidak tahu di mana atau apakah masih berlaku atau tidak.

"Bukan hanya berlakunya, integrasi antar-aturan vertikal dan hierarkis juga belum. Apalagi kalau mau tagih hingga ke penggunaan putusan peradilan," ucap Zainal.

Zainal mencontohkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia belum terintegrasi ke dalam UU yang berubah akibat putusan MK. Padahal soal pendataan ini sangat penting. Data hukum yang terintegrasi dan up-to-date bukan hanya berguna untuk mempermudah harmonisasi dan sinkronisasi, tapi juga berguna bagi para mahasiswa, scholar, dosen, dan siapa pun yang mau belajar dengan baik ilmu hukum.

"Saya kira ini saatnya mendudukkan dengan harmonis dan up-to-date peraturan Indonesia. Jika memang negara tak mampu kerjakan, maka bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tapi tetap negara harus menyediakan. Kordinasi antara Kemenkum HAM dan Menteri Sekretaris Negara harus ada untuk percepatan ini. Karena ini penting, amat penting malah," cetus Zainal.

Selain berkunjung ke PT Shin-Nippon Hoki, tim riset bertukar pikiran dengan Profesor Aikyo Koji dari Nagoya University dan Profesor Oishi Nakoto dari Kyoto University. Aikyo memaparkan topik otonomi daerah dalam konstitusi Jepang, sedangkan Oishi memaparkan hubungan UU dengan Perda serta keterlibatan Biro Legislasi Kabinet.

Selain itu, dijadwalkan tim riset akan melakukan kunjungan langsung ke Wali Kota dan DPRD Sakai. Temu muka dengan Pemda Sakai nantinya diharapkan bisa menggali proses legislasi di daerah itu guna diaplikasikan ke Indonesia.
(asp/bag)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed