SBY Panggil Moerdiono, Konsultasi Masalah Batas Wilayah

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang ini memanggil mantan Mensesneg era Soeharto, Moerdiono. Moerdiono dipanggil untuk didengarkan pengalamannya menangani sengketa wilayah kedaulatan dengan negara tetangga.Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, (15/4/2005), Moerdiono menekankan perlunya pemerintah SBY-JK mengambil kebijakan yang lebih berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya."Perlu ada kesinambungan kebijakan untuk menangani masalah yang menjadi amanat UUD ini," ujar Moerdiono usai bertemu SBY.Ia menjelaskan, dalam pertemuan ini SBY ingin mendengarkan langsung penjelasannya mengenai proses pengambilan keputusan, visi dan dasar pemikiran pemerintahan sebelumnya tentang penetapan perjanjian wilayah-wilayah perbatasan."Selaku mantan mensesneg di masa lampau beliau memandang saya tahu banyak sejarah mengenai masalah ini," tambah Moerdiono.Lebih jauh, ia menjelaskan, apa yang disampaikannya kepada SBY sebatas pemaparan secara umum terhadap kebijakan sejarah, visi dan latar belakang pemikiran, tidak sampai pada hal-hal yang lebih detil dan teknis, seperti pembahasan materi, dan isi perjanjian batas wilayah.Moerdiono juga membantah bila presiden memintanya untuk menjadi penasihat pemerintah dalam penanganan batas wilayah. "Ah nggak ada, jangan sembarangan kamu nanya," katanya masih segalak dulu. Menteri-menteri yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, Menkopolhukam Widodo AS, Menlu Hassan Wirajuda, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.Dalam pidatonya di Lemhanas tadi pagi, presiden menegaskan tidak akan mengorbankan hak kedaulatan bangsa dalam masalah perbatasan. Pemerintah akan melanjutkan proses perundingan dan penyelesaian melalui jalur diplomasi lainnya untuk menuntaskan sengketa perairan Ambalat dengan Malaysia. (umi/)