Tersangka Korupsi Menangi Pilkada Buton, KPK: Rakyat Harus Diedukasi

Jakarta - KPK merasa rakyat perlu diedukasi terkait dengan korupsi. Hal ini berkaitan dengan menangnya tersangka dugaan suap terhadap eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Samsu Umar Abdul Samiun, di Pilkada Kabupaten Buton.

"Rakyat memang harus kita edukasi. Mungkin ini kerja keras kita ke depan, bahwa korupsi itu merugikan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kamis (16/2/2017).

Saut menambahkan korupsi akan menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. "Merusak banyak hal, (menghasilkan) ketidakadilan yang menimbulkan ketimpangan," ujar Saut.

Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menegaskan KPK tetap menahan Samsu Umar meski dinyatakan menang dalam Pilkada Kabupaten Buton. Penahanan itu merupakan konsekuensi dari terus berlanjutnya proses hukum terhadap Samsu Umar.

"SUS (Samsu Umar Abdul Samiun) tetap dalam penahanan di KPK. Proses penyidikan masih terus berjalan," kata Febri.

Samsu Umar resmi ditahan KPK pada Kamis (26/1) lalu. Penahanan itu dilakukan setelah pada Rabu (25/1) KPK mengamankan Samsu Umar saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dia merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, yang sudah divonis seumur hidup. Dia diduga memberi suap Rp 2,989 miliar untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, di MK pada 2011.

Sebagai informasi, Samsu Umar memperoleh 55,08% suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton. Samsu merupakan calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pilkada.

Hasil itu didapat dari real count sementara KPU. Dari laman resmi KPU, Kamis (16/2), sudah 100 persen data yang diperoleh dari total 213 tempat pemungutan suara (TPS).

Samsu dan pasangannya, La Bakry, memperoleh 27.512 suara, sedangkan ada 22.438 suara (44,92%) untuk kotak kosong. Total suara sah sebanyak 49.959 dan total suara tidak sah 655. (HSF/rvk)