Banyak Surat Suara Habis, Mendagri: Tiap TPS Cuma Disisakan 2,5%

Jakarta - Keterbatasan jumlah surat suara disinyalir menjadi salah satu penyebab warga tidak menyalurkan hak suaranya di Pilkada serentak 15 Februari 2017 kemarin. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jumlah surat suara cadangan memang dibatasi.

Tjahjo mengatakan, sesuai kesepatakan, surat suara yang digunakan untuk cadangan yakni 2,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Nah, surat suara yang terlebih dicetak, kata Tjahjo sudah dimusnahkan dengan cara dibakar untuk menghindari penyalahgunaan.

"Kalau surat suara, kemarin memang kami mintakan dibakar, sepakat. Tetap per-TPS disisakan 2,5 persen. Kalau enggak, surat suara yang sudah menumpuk di KPU bisa disalahgunakan. Pengalaman yang sudah-sudah ya, 2,5 persen ketentuannya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Persoalannya, kata Tjahjo, banyak warga yang belum melakukan proses perekaman e-KTP sebagai persyaratan untuk melakukan pencoblosan. Akibatnya, surat suara yang dicadangkan tersebut tidak cukup.

"Ternyata 56 ribu penduduk DKI yang belum terdaftar itu, tidak mendaftar, tidak merekam ulang e-KTP luar biasa ikut datang. Nah, ya mentok, di daftar dia tidak ada, datangnya jam 12.00 WIB, 12.30 WIB, sisa 2,5% kartu suara sudah habis, ya enggak sempat lari ke sana. Kalau sempat lari ke TPS lain, beda dengan domisilnya nggak bisa, dan sampai di sana kartunya sudah habis juga," jelas Tjahjo.

Lantas, apakah akan dilakukan penambahan surat suara, khususnya untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakata. "Ini yang akan kami diskusikan," kata Tjahjo.

Dikatakan Tjahjo, persoalan jumlah surat suara tersebut akan dibahas olehnya bersama KPU. "Ya memang karena sisa kartu suara yang sesuai aturan hanya 2,5 persen disisakan buat penduduk-penduduk tadi yang belum masuk DPT. Nanti akan saya (jadikan,-red) sebagai bahan buat KPU, untuk khsusus semua daerah," katanya.

"Tapi secara keseluruhan tingkat partisipasi sudah cukup bagus, setidaknya di atas 65 persen. Masih ada satu daerah itu hanya 7-8 TPS, karena faktor alam. Kemudian di Puncak Jaya juga karena faktor alam. Secara keseluruhan aman, tertib, itu yang tadi kami laporkan kepada Pak Presiden," kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan, pihaknya berencana untuk mengajukan revisi peraturan KPU. Tujuannya agar semua warga negara bisa terakomodir hak pilihnya.

"Akan ada untuk pengajuan revisi peraturan KPU lagi akan kami sampaikan supaya hak-hak warga negara jangan sampai, tadi dia sudah niat datang, tapi dia salah loh ya, tidak terdaftar, tidak mau merekam dulu, mungkin orang sibuk lah karena di Jakarta, jadi supaya haknya tidak terganggu. Nah, itu bagaimana caranya," katanya. (jor/rvk)