DetikNews
Kamis 16 Feb 2017, 10:18 WIB

Laporan Dari Jepang

Menkum Minta Segera Rampingkan Regulasi Indonesia

Andi Saputra - detikNews
Menkum Minta Segera Rampingkan Regulasi Indonesia Foto: Andi Saputra/detikcom
Osaka - Menkum HAM Yasonna Laoly memantau delegasi Indonesia yang melakukan riset regulasi di Jepang. Meski tidak bisa ikut tim, Yasonna meminta hasil kunjungan atas undangan JICA tersebut segera ditindaklanjuti.

"Saya berharap hasil-hasil kunjungan itu bisa segera ditindaklanjuti setibanya mereka kembali ke Tanah Air," kata Yasonna, Kamis (16/2/2017).

Riset regulasi itu dilaksanakan dalam bentuk training 'Study for the Amendment to the Law' di Osaka, Jepang, yang dilaksanakan pada 12-22 Februari 2017. Dari Indonesia, training tersebut diikuti antara lain oleh Dirjen Peraturan Perundangan Prof Widodo Ekatjahjana, Ketua Program Studi S3 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Andalas (Unand) Prof Saldi Isra, Direktur Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono, akademisi Unand Feri Amsari, ahli hukum Refly Harun, dan tim dari Ditjen PP Kemenkum HAM. Adapun dari Jepang diikuti oleh pejabat Kementerian Kehakiman setempat serta akademisi Jepang.

Seluruh dana studi riset ini dibiayai oleh pemerintah Jepang.

Riset itu dilakukan secara komprehensif dengan menggelar focus group discussion (FGD) dengan pejabat Kementerian Kehakiman Jepang, profesor dari Kyoto University dan Nagoya University, serta kunjungan langsung ke Wali Kota dan DPRD Sakai. Temu muka dengan Pemda Sakai nantinya diharapkan bisa menggali proses legislasi di daerah itu guna diaplikasikan ke Indonesia.

Baca juga: Antara Jepang yang Langsing Regulasi dan RI yang Obesitas Hukum

Tidak lupa, tim delegasi juga akan berkunjung ke perusahaan penerbit swasta yang menjual buku dan peraturan Jepang secara lengkap.

"Sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi yang sederhana tidak tidak over," ujar Yasonna.

Sebagai perbandingan, saat ini di Indonesia ada 62 ribu peraturan lebih, sedangkan Jepang hanya memiliki 8.294 peraturan per Desember 2016. Indonesia memiliki 34 provinsi dan Jepang memiliki 47 provinsi.

Dari pengalaman Jepang tersebut, salah satu peserta delegasi, Zainal Arifin Mochtar, meminta pemerintah Indonesia mengaplikasikannya di Indonesia dengan melangsingkan peraturan di Indonesia yang tumpang-tindih hampir di segala lini.

"Di kita, inilah pentingnya untuk memberdayakan menteri koordinasi. Harusnya selesai di tingkat ini," ujar Zainal, yang sehari-hari mengajar di UGM Yogyakarta.

Riset di atas bukan datang tiba-tiba. Jauh sebelumnya, Menkum HAM melakukan persiapan dengan mengundang para begawan hukum di Indonesia di Rancamaya, Bogor, pada akhir 2016. Para pemikir ulang itu meminta agar obesitas hukum Indonesia segera disudahi.

"Apa itu istilahnya obesitas hukum, penggembosan hukum, pemangkasan hukum, pembonsaian hukum," kata guru besar hukum pidana Undip Semarang Prof Barda Nawawi pada 27 Oktober 2016, yang berharap obesitas hukum harus segera disudahi.
(asp/rna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed