Belasan TPS di Yogya dan Kulon Progo Disebut Tak Taat Prosedur

Yogyakarta - Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut belasan TPS di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo tak taat prosedur. Temuan ini diperoleh dari hasil supervisi tim pada hari ini selama pemungutan suara berlangsung.

"Yang terjadi berkisar pada ketaatan prosedur penyelenggara, akurasi data pemilih, dan penggunaan hak pilihnya," ujar komisioner Bawaslu DIY Divisi Penindakan dan Pelanggaran Sri Rahayu Werdiningsih dalam keterangan persnya di Yogyakarta, Rabu (15/2/2017).

Belasan permasalahan yang ditemui di antaranya yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Gunungketur, Pakualaman. di TPS ini, surat suara yang diberikan kepada pemilih tidak dibuka. Tak hanya itu, tidak disediakan tempat duduk untuk pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dan tempat penitipan ponsel.

"Dan di TPS 1 Gunungketur, Pakualaman, PTPS disuruh keluar oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," imbuhnya.

Sedangkan permasalahan juga terjadi di TPS 5 Purwokinanti, Pakualaman yakni PTPS diminta membawa surat tugas oleh KPPS

Bawaslu juga menemui saksi paslon nomor 2 menolak perekaman yang dilakukan oleh PTPS di TPS 12 Gunungketur, Pakualaman.

Selain itu, terdapat kelebihan satu kertas suara di TPS 9 Gunungketur, Pakualaman. Di sini pula ditemukan pemilih membawa ponsel ke dalam bilik.

Sedangkan di TPS 4 Ngampilan, Notoprajan, tim Bawaslu DIY menemukan surat suara memang dibuka sebelum diberikan kepada pemilih. Namun, ketika akan diberikan, surat suara ditutup lagi.

TPS ini juga berada di dalam satu ruangan dengan TPS 3 Ngampilan, Notoprajan.

"Semua TPS di (Kecamatan) Pakualaman, PTPS tidak mendapatkan salinan DPT," kata Sri.

Selain itu masih ditemukannya lap atau tisu yang disediakan di dekat tinta.

Sedangkan temuan masalah yang ada di Kulon Progo antara lain di TPS 13 Kelurahan Hargowilis, Kecamatan Kokap. Di TPS ini ada dua formulir C6 yang dikembalikan.

"Satu meninggal dan satunya pindah," tutur Sri.

Tak hanya itu, di TPS 17 Kelurahan Nganti, Kecamatan Hargotirto, terdapat DPT sebanyak 399. Dari angka itu, hanya 296 pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan 103 pemilih mengembalikan formulir C6. Angka itu terdiri atas 101 orang berada di luar kota dan 2 orang dalam keadaan tua dan sakit.

"Tapi 101 ini masih dimunculkan, sehingga jumlahnya masih 399. Padahal sudah dilaporkan ke KPU, tapi alasan KPU takut menghilangkan hak pilih, (101) ini banyak sekali uang negara yang hilang," ulas Sri.

Selain itu, masih ditemukan lap atau tisu yang disediakan di dekat tinta.

"Secara keseluruhan prosesnya berjalan lancar dan aman. Tidak ada pelanggaran besar dan berat. (Masalah) lebih pada ketaatan terhadap prosedur, dan akurasi data pemilih terbukti belum akurat," ujarnya. (sip/rna)