"Seharusnya ini kejadian yang harusnya selesai di abad yang lalu. Jadi persoalan ini nggak ada di negara-negara lain," ujar Fadli Zon saat ditemui di kantor DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017).
Dia pun mencontohkan, di India, yang jumlah pemilihnya sekitar 844 juta jiwa, tidak memiliki masalah terkait administrasi data kependudukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tak boleh ada satu pun warga yang tidak boleh memilih karena ada masalah administratif, hanya karena banyak kesalahan pemerintah sendiri dalam masalah e-KTP," tuturnya.
Seharusnya, menurut Fadli, ada satu mekanisme yang bisa mencegah masalah-masalah seperti ini sehingga tidak terjadi.
"Jadi harusnya ada mekanisme yang seharusnya benar-benar membuat ini tidak terjadi. Hak konstitusi warga yang memilih itu tidak terlaksanakan," jelasnya. (brt/rvk)










































