Penjabat Gubernur Banten Ingin Data Pasti soal Pemilih Suket

Jakarta - KPU Banten melakukan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Hadir Penjabat Gubernur Banten, Bawaslu, Panwaslu, KPU tingkat kabupaten dan kota, serta disdukcapil.

Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan menekankan soal kesimpangsiuran pemilih yang menggunakan surat keterangan (suket). Ia meminta, setelah rapat koordinasi ini, ada kepastian jumlah pemilih di luar daftar pemilih tetap (DPT).

"Forum ini kita buat supaya ada kepastian tentang jumlah suara yang besok betul-betul memilih. Kita hadirkan LO masing-masing calon supaya jangan sampai pada hari penghitungan suara nanti beda pendapat. Pertemuan ini strategis, dan (mendapatkan) kepastian terhadap data angka," kata Nata di kantor KPU Banten, Kota Serang, Selasa (14/2/2017).

Sebagai penyelenggara pilkada Banten, menurut Nata, semua pihak ingin pilkada berjalan sukses tanpa cacat. Meskipun sampai hari ini persoalan pemilih yang menggunakan suket belum jelas, menurutnya, data potensial 14 ribu pemilih digunakan sesuai dengan rekomendasi rapat di Bawaslu.

"Itu kesepakatan kita hari ini, tapi permendagri memberi peluang. Kesepakatan itulah yang kita pegang," ujarnya.

Pihak pemerintah provinsi sendiri, menurut Nata, bersama seluruh kepala dinas, kepolisian, Bawaslu, TNI, dan KPU membentuk tim koordinasi yang terbagi dalam tiga zona.

"Kami bagi di tiga zona. Pertama Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang. Zona kedua Pandeglang dan Lebak. Zona ketiga Tangsel serta Kabupaten dan Kota Tangerang," kata Nata.

"Nanti kita memantau itu semua perkembangannya. Masing-masing petugas di lapangan berkomunikasi menyampaikan berbagai informasi yang ada di lapangan," ujarnya.

Sebagai penjabat gubernur, Nata ingin agar partisipasi masyarakat di pilkada Banten tinggi. Angka 75% partisipasi masyarakat saja, menurutnya, merupakan keberhasilan dalam berdemokrasi. (bri/erd)