"Diuji kesetiaan pendukung pemerintah, kesetiaan dan loyalitas, teamwork, kode etiknya partai pendukung pemerintah. Solid nggak," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).
Johnny mengatakan, jika hak angket ini sudah disetujui oleh 90 anggota Dewan, menurut UU MD3, hak tersebut harus diagendakan. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertahankan argumennya dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johnny berpendapat substansi hak angket yang digulirkan anggota Dewan tidak relevan. Dia mengingatkan ada perbedaan antara Pilgub DKI dan masalah hak angket.
"Ada perbedaan Pilgub DKI dan masalah angket, substansi Ahok dan pemerintah. Kami pengusung presiden kami ingin mengambil itu melalui sikap politik, apalagi terhadap substansi angket yang minor. Jangan menjadi alat permainan politik. Apalagi angket ini dari sisi urgensinya tidak perlu," tegas dia.
Johnny tetap optimistis koalisi pemerintah tetap solid. NasDem sebagai koalisi pemerintah mantap menjaga pemerintahan Jokowi.
"At any cost politik kita sudah antisipasi kita jaga pemerintah Jokowi. Dunia sedang berguncang di segala aspek. Kita di aspek itu semuanya termasuk baik. Perang proxy secara tidak sadar kita mengganggu destabilitas ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, demokrasi tetap berjalan. Politik rasional di situ. Jangan pakai perasaan," kata dia.
Dia kembali mengingatkan agar seluruh parpol berpikir rasional. Isu yang digulirkan mengenai hak angket semata hanya karena Pilgub DKI. Padahal, kata Johnny, kondisi politik Indonesia sudah cukup sehat.
"Investment grade Indonesia baru ditingkatkan, keberpihakan akan berdampak pada ease of doing business, momen penting ini harus kita jaga. Kita ambil jangan karena ingin jadi Gubernur Jakarta. Kok kita selalu terjebak pada hal-hal kecil," tutupnya. (ams/imk)











































