Ini Tanggapan Djarot soal Usul Hak Angket 'Ahok Gate' di DPR

Ini Tanggapan Djarot soal Usul Hak Angket 'Ahok Gate' di DPR

Nathania Riris Michico, Galang Aji Putro - detikNews
Senin, 13 Feb 2017 19:30 WIB
Djarot Saiful Hidayat (Nathania Riris Michico/detikcom)
Jakarta - Puluhan anggota DPR dari empat fraksi meneken usul hak angket 'Ahok Gate' terkait status terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, yang kini kembali aktif sebagai Gubernur DKI. Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat enggan berkomentar banyak atas hal itu.

"DPR RI, ya? Nanti saya tanya kepada mereka bagaimana mekanismenya, ya," ujar Djarot singkat setelah memberi arahan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2017).

Sementara itu, ketika ditanyai wartawan mengenai usul hak angket 'Ahok Gate', Ahok belum memberikan komentar. Ketika keluar dari Balai Kota sekitar pukul 18.50 WIB, Ahok langsung masuk mobil dan meninggalkan Balai Kota.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya diberitakan, empat fraksi di DPR, yaitu PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat, mengajukan hak angket 'Ahok-Gate' terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Mereka turut mempertanyakan Ahok yang tak langsung diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur.

"Kami empat fraksi, Partai Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN, bermaksud mengajukan hak angket terkait pengangkatan Saudara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Untuk memenuhi itu, Fraksi Gerindra mengumpulkan 22 tanda tangan anggota, Partai Demokrat 42 anggota, PAN 10 anggota, dan PKS 16 anggota. Atas nama empat fraksi ini, mohon kiranya pimpinan bisa meneruskan ke tahapan selanjutnya," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Fandi saat bertemu dengan pimpinan DPR RI di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

Mendagri Tjahjo Kumolo juga tak mau berkomentar atas hal ini. Dia menghargai keputusan DPR yang nantinya mengajukan hak angket kepada pemerintah.

"Itu hak anggota DPR, saya tidak mau berkomentar, saya harus fair, kebijakan pemerintah harus fair. Tapi pendapat anggota DPR apakah salah, tidak, kami hargai semua," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2). (nth/imk)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads