Wakil Ketua MPR: Sokoguru akan Merawat Indonesia

Jakarta - Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sokoguru yang kuat dalam merawat Indonesia. Sokoguru ini harus dipahami dengan baik dan benar oleh seluruh lapisan masyarakat di pusat dan daerah.

Namun saat ini masyarakat terkendala oleh implementasi sokoguru itu. Sebab, di lapangan, publik masih melihat ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai sokoguru itu. Inilah tantangan yang perlu diatasi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam diskusi Empat Pilar MPR bersama wartawan parlemen di press room Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017). Turut berbicara dalam diskusi ini Yudi Latif, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, dan pengamat politik Arbi Sanit.

Menurut Hidayat, Pancasila harus dipahami dengan baik dan benar. Begitu juga dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Dari pusat sampai daerah, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kalau itu dilaksanakan dengan benar, kita memiliki sokoguru yang kuat," jelasnya.

Hidayat memberi contoh UUD 1945. UUD ini disepakati dan berlaku sebagai konstitusi negara. "Kalau di lapangan ada yang tidak sesuai karena UU-nya, rakyat memiliki hak konstitusional untuk menggugat. Ada mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi," katanya.

"Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sokoguru yang baik. Persoalannya adalah pada implementasinya untuk merawat keindonesiaan," tambahnya.

Foto: Dok. MPR

Sementara itu, Yudi Latif mengungkapkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah modal sosial Indonesia yang paling penting. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia bisa harmonis dan merawat keindonesiaan.

"Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia. Indonesia sudah banyak makan asam garam, hidup berdampingan dalam keberagamaan. Bangsa Indonesia bisa menerima perbedaan secara lapang," katanya.

Namun, lanjut Yudi, hidup berdampingan bukan tanpa masalah. "Apa yang terjadi belakangan ini telah memberi pelajaran bahwa Bhinneka Tunggal tidak taken for granted, tapi harus diusahakan," imbuhnya.

Untuk merawat keindonesiaan, tambah Yudi, diperlukan syarat, yaitu persatuan dan keadilan. "Merawat keindonesiaan dengan cara merawat persatuan dan memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Salah satu upayanya adalah memperlakukan interaksi kerapatan sosial.

Sedangkan pengamat politik Arbi Sanit mengakui kehidupan bernegara Indonesia masih terancam. Indonesia masih menghadapi persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Soal ekonomi dan kesenjangan sekarang lebih parah. Ancaman separatisme masih ada di beberapa daerah. Ini semua bisa menjadi ancaman riil," paparnya.

Meski menghadapi berbagai ancaman, Arbi mengakui kehidupan kenegaraan selama 17 tahun reformasi merupakan yang terbaik. "Ada pertumbuhan ekonomi, dengan demokrasi dan stabilitas politik. Kita punya kebebasan tapi relatif stabil," ucap Arbi. (nwy/mpr)