ADVERTISEMENT

Tolak Hak Angket 'Ahok-Gate', NasDem: Ini Sedang Masa Tenang

Andhika Prasetia - detikNews
Senin, 13 Feb 2017 16:07 WIB
Johnny G Plate (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Fraksi NasDem di DPR secara tegas menolak usulan angket 'Ahok-Gate' dari sejumlah fraksi. Alasannya, pada masa tenang pilkada serentak seperti saat ini, seharusnya setiap pihak menjaga situasi tetap kondusif.

"Kami menolak usulan itu, kenapa, Ini masalah politik di Pilgub DKI, jangan diangkat persoalan politik di DPR. Ini lagi masa tenang, kita harus menjaga suasana ketenangan ini, maka rakyat di 101 kota provinsi bisa melaksanakan hak konstitusi mereka dengan baik," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Masalah negara ini tidak bisa semuanya diselesaikan dengan angket. Sebelumnya Pilgub DKI masalah di pengadilan Basuki mau dibawa jadi angket penyadapan, setelah itu diam, sekarang mau angket soal pengangkatan kembali Gubernur DKI Jakarta, mau dibuat angket lagi," sambungnya.

Menurut Johnny, tidak semua hal dapat diselesaikan via hak angket. Ia menyarankan sebaiknya Mendagri dimintai keterangan terlebih dahulu oleh Komisi II DPR atau panitia kerja (panja).

"Kalau memang ada masalah pemberhentian oleh Kemendagri, maka panggil menterinya dalam rapat kerja oleh komisi terkait, Komisi II, dalam hal ini. Kalau mau ditindaklanjuti, masih ada panitia kerja bikin Panja. Kalau memang masih dibutuhkan, bikin Pansus gelar paripurna, nggak ada ujung-ujungnya angket. Mau berapa banyak angket di republik ini?" tanya Johnny.

Dakwaan yang dijerat kepada Ahok adalah dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP, bukan dakwaan tunggal. Di mana maksud Pasal 83 ayat 1 mengarah kepada dakwaan tunggal atau dakwaan alternatif, di mana semua pasal yang dijeratkan kepada terdakwa di atas ancaman lima tahun penjara.

"Usulan hak angket ini juga tidak tepat norma karena dakwaan jaksa dakwaan alternatif. Kedua, pasal 83 itu sendiri digunakan apabila hukuman itu hukuman minimal lima tahun ke atas. Ahok ini hukuman maksimal, jadi acuan itu sangat tidak teratur, tidak punya niat baik politik. Kalau mau politik, harus ada niat baik. Kalau untuk mengacaukan, janganlah. Kita mengimbau supaya semua usaha itu disetoplah, berhenti, biarkan rakyat tenang dalam memilih di masa tenang ini," tegas Johnny.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai keputusan untuk mengaktifkan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam waktu secepatnya, Tjahjo akan ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa MA.

"Pendapat para pakar, anggota DPR kami terima. Kemungkinan, sore ini atau besok pagi saya akan menyampaikan masalah ini, masukan para pakar yang ada, DPR yang ada, tafsir ini, alternatif ini, mungkin fatwa MA," beber Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, tadi sore. (dkp/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT