Anggota DPR Usul Angket 'Ahok-Gate', Mendagri: Itu Hak Mereka

Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di DPR mengajukan hak angket 'Ahok-Gate' untuk mempertanyakan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Bagaimana tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo?

"Itu hak anggota DPR, saya tidak mau berkomentar," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Tjahjo menghargai apabila DPR nantinya mengajukan hak angket kepada pemerintah. Namun ia mengatakan keputusan itu diambil karena dia harus adil.

"Saya harus fair, kebijakan pemerintah harus fair. Tapi pendapat anggota DPR apakah salah, tidak, kami hargai semua," jelas Tjahjo.

Baca Juga: 13 Anggota DPR Fraksi Gerindra Usul Pansus Angket 'Ahok-Gate'

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra sepakat mendesak DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menonaktifkan Ahok. Hal ini merupakan buntut keputusan Kemendagri untuk tidak menonaktifkan Ahok seusai masa cutinya.

"Kami dari Fraksi Gerindra, saya kira, ada sejumlah kawan-kawan DPR dari fraksi lain sedang inisiasi Pansus angket. Dari Gerindra akan ajukan Pansus angket 'Ahok-Gate' karena terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, tadi siang. (dkp/imk)