DetikNews
Senin 13 Februari 2017, 12:47 WIB

Temui Jokowi, Menkum HAM Lapor soal Revisi UU Antiterorisme

Ray Jordan - detikNews
Temui Jokowi, Menkum HAM Lapor soal Revisi UU Antiterorisme Menkum HAM Yasonna Laoly (Andhika/detikcom)
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Yasonna melaporkan soal rencana revisi Undang-Undang Antiterorisme yang lambat.

"Saya melaporkan perkembangan beberapa undang-undang, khususnya revisi undang-undang terorisme yang sedikit lambat," kata Yasonna saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Yasonna mengatakan beberapa hal perlu dibahas terkait dengan hal itu. Salah satunya, menurut Yasonna, pemahaman bersama terkait dengan revisi UU Antiterorisme.

"Ada sedikit yang harus kita selesaikan pemahaman bersama," katanya.

Yasonna juga mengatakan kualitas perkembangan perundang-undangan Indonesia harus betul-betul baik. Untuk itu, Yasonna akan lebih mempercepat proses revisi UU Antiterorisme tersebut.

"Jadi beberapa perkembangan perundang-undangan ya kualitasnya harus betul-betul baik. Undang-undang terorisme ini kan sudah hampir satu tahun belum selesai, dan ini sekarang sudah pada tingkat panja. Nah, kami mau meng-speed up itu, supaya kita menyatukan pikiran antara pemerintah itu bersama dan dengan DPR. Itu saja, mengenai perkembangan perundang-undangan saja," katanya.

Lalu, apa yang menjadi penghambat lamanya proses revisi UU tersebut?

"Ya, dari teman-teman DPR kan lama juga. Nah, belakangan ini, kita juga di dalam internal kita perlu menyatukan pandangan yang sama tentang beberapa definisi yang harus kita lakukan," kata Yasonna.

Meski demikian, Yasonna belum mau menjelaskan poin krusial mana yang menjadi perdebatan panjang sehingga memperlama proses RUU Antiterorisme itu. Namun, dikatakan Yasonna, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS juga termasuk yang harus dipikirkan terkait dengan rencana revisi UU itu.

"Internal pemerintahlah itu. Jadi ini harus kita speed up, jangan sampai nanti ada kejadian, mulai lagi kita berpikir tentang undang-undang ini. Apalagi kita lihat kan gejolak-gejolak Donald Trump ini kan bisa membuat kemarahan-kemarahan baru, ya. Jadi harus kita antisipasi ya," katanya.

Lalu, apa perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR sebagai pihak yang mengesahkan UU tersebut?

"Ada tentang perluasan definisi. Ada teman-teman mendorong, kalau di DPR kan teman-teman program deradikalisasi ini supaya lebih di ini (dikuatkan, red) dan bagaimana korban. Ini kan isu-isu yang perlu kita dalami secara mendalam gitu. Jadi dari DPR kan ada ajuan-ajuan yang membuat nanti perluasan revisi ini menjadi luas. Jadi kita harus membuat ini betul-betul ini harus dalam bentuk revisi. Karena, kalau nggak, nanti jadi lama. Kalau pada suatu saat kita nanti evaluasi lagi beberapa tahun ke depan itu, sesuai dinamika perkembangan masyarakat dan zaman, itu bisa kita lakukan. Tapi ini kan perlu mendesak," jelasnya.

Untuk itu, Yasonna mengatakan dirinya akan kembali mendesak DPR segera membahas dan menyelesaikan revisi UU Antiterorisme ini.

"Iya. Saya langsung besok lusa seharusnya ini kan dibahas minggu yang lalu, kita tunda. Sebelum saya laporan dulu ke Pak Presiden supaya, apa namanya, karena hasil ratas yang lalu kan pernah dikatakan supaya cepat, ini mandek, saya harus laporan dong, di mana sangkutnya itu. Nah mudah-mudahan juga hari ini kita masuk ke UU Pemilu, ini bisa kita speed up lagi ya, beberapa perundang-undangan lain yang menjadi prioritas pemerintah kita harus cepatkan," jelasnya.

"Dan satu lagi kan penekanan Presiden, kualitas daripada jumlah. Dan Presiden selalu mengatakan jumlahnya itu, ya kalau boleh lebih baik kualitas undang-undang daripada jumlah undang-undang. Ini yang perlu kita lakukan," tambahnya.
(jor/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed