.webp)
"Polda Jabar tidak pernah minta tesis. Buktinya cukup dari video," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Senin (13/2/2017).
Imam besar FPI tersebut memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Sukarno, presiden pertama RI. Rizieq dilaporkan oleh Sukmawati Sukarnoputri ini disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan Terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran terhadap Orang yang Sudah Meninggal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusri menambahkan, pihak penyidik juga tidak pernah melarang Rizieq jika ingin menyerahkan tesis tersebut.
"Silakan saja," kata Yusri.
Menurut Yusri, penyidik fokus mendalami seputar dua pasal yang disangkakan kepada Rizieq. Soal tesis itu, sambung Yusri, bukan bagian materi yang ditanyakan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang menangani perkara ini.
"Enggak ada pertanyaan ke situ (tesis). Ya enggak diapa-apakan tesisnya," tutur Yusri.
Bila tesis tersebut dianggap penting bagi Rizieq sebagai bentuk pembelaan dari jerat hukum, Polda Jabar memilih pembuktiannya di pengadilan.
"Silakan (hasil tesis Rizieq) ajukan di pengadilan," ucap Yusri singkat.
Habib Rizieq Syihab menyebut Sukmawati Sukarnoputri telah melakukan kriminalisasi tesis ilmiah miliknya tentang Pancasila. Hal itu menyusul dilaporkannya Rizieq oleh Sukmawati ke polisi terkait dengan dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila.
Menurut Rizieq, Sukmawati gagal paham soal isi ceramahnya. Ceramah tersebut merupakan bagian dari sosialisasi tesisnya yang berjudul 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia'. Tesis tersebut mendapatkan predikat cum laude di University of Malaya, Malaysia. (bbn/rvk)
