4 Aksi 'Nyentrik' Sumarsono Saat Gantikan Ahok

Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono akan menanggalkan jabatannya sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu, 11 Februari 2017.

Pria yang akrab disapa Soni ini dipercaya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengurus ibukota selama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sibuk berkampanye Pilkada 2017, sejak 29 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

detikcom menghimpun beberapa hal yang unik dan kontroversial dilakukan Soni selama kurun waktu tiga bulan lebih menjabat sebagai Plt Gubernur mulai dari mengubah desain kereta Mass Rapid Transit (MRT) hingga mengadakan senam massal di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MRT 'Jangkrik'

Foto: Nathania Riris Michico-detikcom

Di awal menjabat sebagai Plt Gubernur, Soni mengaku tidak sreg dengan desain kereta MRT disebutnya mirip jangkrik. Ia pun mengambil sikap dengan mengundang dua pabrik pembuat kereta MRT, Nippon Sharyo dan Sumitomo untuk membicarakan desain ulang kereta MRT.

"Itu muka kepala keretanya kayak jangkrik," ujar Soni di Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017) siang.

Keinginan desain ulang ini menurut Soni berasal dari berbagai komentar yang diterimanya mengenai kepala kereta yang dinilai tidak bagus. Pihak yang memberi masukan menurut Soni ingin agar kereta MRT punya desain yang bagus.

"Teman-teman banyak yang komentar, kok bentuknya kurang bagus. Ya kalau nggak bisa total aerodinamis, paling minimum desain ulang, rekayasa ulang aerodinamisnya saja," imbuhnya.

Selang hampir sepekan, dia mengaku telah memilih desain baru yang dinilainya lebih streamline dan aerodinamis. Desain yang dipilih Sumarsono tersebut yaitu desain yang berwarna biru.

Diceritakan Soni, panggilan akrabnya, perusahaan asal Jepang yang mengerjakan proyek tersebut telah memberikan dua pilihan desain, yaitu desain lama yang dikatakan Soni mirip jangkrik dan satu lagi desain lebih ramping yang ia pilih.

"(Perusahaan) MRT yang ke Jakarta, setelah ketemu dengan Jepang di Indonesia, ada dua desain. Desain pertama yang lama, awal, yang ada gigi taring kaya jangkrik. Yang kedua tim membuat alternatif desain yang lain," kata Soni di Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2017).

"Muncullah desain biru yang lebih streamline, aerodinamis. Saya memilih yang biru," sambung dia.

Soni menjelaskan ada dua syarat untuk perusahaan tersebut saat ia memilih desain baru. Pertama, pemilihan desain baru tidak dikenakan biaya, kedua perubahan desain tidak berpengaruh terhadap target waktu operasional MRT.

"(Target pengoperasian MRT) Dari Juni, saya ajukan Maret dan tidak mundur lagi. Yang penting 2019 bisa beroperasi," ujarnya.

Mengangkat Lagi Pejabat yang Distafkan Ahok

Foto: Dewi Irmasari/detikcom

Soni mengukuhkan dan melantik 5.038 pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Dia menghilangkan 952 jabatan atau 15,87 persen dari posisi yang saat ini ada. Dirinya menyebut ada satu sampai dua pejabat eselon 4 yang pernah distafkan Ahok hari ini dipromosikan.

"Dengan khusus efisiensi penghapusan jabatan karena faktor perampingan sesuai dengan kebijakan nasional 952 jabatan, 15,87 persen. Struktur organisasi perangkat daerah lebih ramping dan kami harapkan (kinerja) lebih gesit," kata Soni di silang Monas, Selasa (3/1/2017).

"Kalau sudah distafkan, artinya dia punya nilai rata-rata. Bisa dinaikkan lagi. Ada satu sampai dua eselon 4, kemudian ada kesalahan sedikit, distafkan," sambung dia.

Menanggapi sikap Soni, Ahok mengaku langkah merampingkan SKPD persis seperti yang dia lakukan pada 2 Januari 2015. "Ya, memang kita kan mengubah struktur organisasi. Ini persis seperti yang saya lakukan pada 2 Januari 2015," kata Ahok.

Waktu itu, kata Ahok, dia mengurangi hampir 2.000 jabatan. Tahun ini ada sekitar 1.000 jabatan lagi yang akan dihilangkan. "Kami kan pengin makin ramping, sehingga pejabat bekerjanya sungguh-sungguh," kata dia.

Lomba Paduan Suara Mars Revolusi Mental Antardinas

Foto: Galang Aji Putro/detikcom

Soni menggelar Lomba Paduan Suara Mars Revolusi Mental Antardinas di Lingkungan Pemprov DKI. Lomba ini diikuti dengan antusias oleh masing-masing SKPD dan dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan pencipta Mars Revolusi Mental Ermaya Suradinata.

"Juara peringkat ketiga dari Dinas Perhubungan... Juara kedua Dinas Pendidikan... Untuk juara pertama kira-kira siapa? Sekretariat Daerah," seru Ermaya yang menjadi juri lomba tersebut di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

Pantauan detikcom saat itu, suasana di dalam Balai Agung (tempat perlombaan berlangsung) saat acara memang sangat meriah. Ruang pertemuan dipenuhi pegawai-pegawai dinas yang berbusana ala abang.

Peserta pria memakai peci, baju koko, celana hitam serta sarung dikalungkan ke leher, sementara yang perempuan memakai setelan kebaya encim serta kerudung.

Juara I lomba ini mendapat hadiah kejutan dari Puan, yaitu uang sejumlah Rp 25 juta. Para peserta yang keluar sebagai pemenang, khususnya juara 1 pun bersorak, berteriak dan saling memeluk rekan mereka.

Sebelum masing-masing grup menerima piala, mereka wajib melantunkan dua lagu yang mereka persembahkan dalam lomba.

"(Uang Rp 25 juta) Itu apresiasi kami untuk juara satu karena tampilannya memang bersungguh-sungguh semangat," ucap Puan di tempat yang sama.

Wariskan Mars DKI Jakarta

Foto: Nathania Riris Michico-detikcom

Soni mengeluarkan Keputusan Gubernur Povinsi DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2017 sebagai dasar legalitas Mars DKI Jakarta. Keputusan Gubernur itu terbit sepekan lalu, 1 Februari 2017. Dia berharap Mars DKI Jakarta dapat meningkatkan nasionalisme pegawai di lingkungan Pemprov DKI.

"Pembinaan itu butuh jiwa korsa. Jiwa korsa butuh instrumen dan mars untuk membangun penyemangat, pengisi nasionalisme hati ASN (Aparatur Sipil Negara)," ungkap Soni.

Mars tersebut diciptakan oleh Asisten Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiyono dan Kepala BKD DKI Jakarta Agus Suradika.

Mars tersebut dikumandangkan pertama kali saat Soni membuka forum dengan para camat dan lurah wilayah Jakarta Timur di Gedung Walikota Jakarta Timur.