Kejagung: Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Sudah Penyidikan

Bartanius Dony - detikNews
Jumat, 10 Feb 2017 14:02 WIB
Gedung Kejagung (Dok detikcom)
Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal jenis Anchor Handling Tug Supply (AHTS) naik ke tingkat penyidikan. Pengadaan kapal ini dilakukan oleh PT Pertamina Transkontinental bersama PT Vries Marine Shipyard (VMS) di Guangzhou, China.

"Data-data menyebutkan ada dua alat bukti yang cukup sehingga kita jajaran Jampidsus meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Rum saat ditemui di Kompleks Kejagung RI, Jl Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2017).

Rum mengatakan pihaknya telah melakukan penyidikan sebelum Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan data terkait dengan dugaan korupsi ini. ICW sebelumnya mendatangi Kejagung untuk memberikan data tambahan mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ini.

Rum menjelaskan data yang diberikan oleh ICW berupa kejanggalan kontrak, spesifikasi kapal, dan data keterlambatan penyerahan kapal.

"Penyidikan ini memang sudah kita dahului sebelum ICW menyerahkan (data) dan kita sudah melakukan penyidikan dengan memanggil kurang-lebih dua atau tiga kali dengan inisial AB," tutur M Rum.

Dua unit kapal AHTS ini bernilai USD 28,4 juta atau seharga USD 14,2 juta per kapal. Menurut ICW, dugaan adanya korupsi karena spesifikasi gear box di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi gear box pada kontrak.

Lalu juga soal terlambatnya penerimaan kapal tersebut ke Indonesia. Kapal pertama seharusnya diserahkan pada 25 Mei 2012 dan kapal kedua pada 25 Juni 2012. Namun kapal pertama diserahkan pada 10 Agustus 2012 dan kapal kedua pada 8 Oktober 2012. Seharusnya keterlambatan penyerahan kapal dikenai denda USD 5 ribu per hari, namun tidak ada tagihan atas keterlambatan tersebut.

"Jadi ICW memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk memberikan dan menyerahkan data-data atas dugaan korupsi pada PT Pertamina Transkontinental itu," pungkas M Rum. (brt/rvk)