ACTA Minta Mendagri Segera Nonaktifkan Ahok Terkait Status Terdakwa

ADVERTISEMENT

ACTA Minta Mendagri Segera Nonaktifkan Ahok Terkait Status Terdakwa

Fajar Pratama - detikNews
Jumat, 10 Feb 2017 11:12 WIB
Ahok dalam persidangan (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Masa cuti Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI akan segera berakhir. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta segera menonaktifkan Ahok lagi terkait status terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Perlu-tidaknya Ahok dinonaktifkan ini menjadi polemik belakangan ini. Hal itu terkait dengan tafsiran aturan yang menyebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun harus diberhentikan sementara.

Ahok didakwa dengan dua pasal yang bersifat alternatif. Pasal utama memiliki ancaman hukuman penjara 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki maksimal hukuman 5 tahun. Dari situlah polemik berasal.

Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman meminta Menteri Tjahjo menonaktifkan Ahok. Desakan tersebut mengacu pada Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Harus segera memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena sudah menyandang status terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a KUHP, yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (10/2/2017).

Habiburokhman mengatakan alasan bahwa Ahok tidak dapat diberhentikan karena dia juga didakwa dengan pasal pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, meskipun dakwaan bersifat alternatif, tetap saja Ahok adalah terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a.

"Kita bisa merujuk pada kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, yang juga didakwa dengan dua pasal yang ancamannya 'lebih dari' dan 'kurang dari' 5 tahun. Tepatnya Ahmad Wazir didakwa dengan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama, yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Dalam kasus tersebut, Mendagri dengan tegas memberhentikan sementara begitu Ahmad Wizar bahkan sejak yang bersangkutan masih berstatus tersangka," kata Habiburokhman.

Selain itu, menurutnya, pemberhentian sementara Ahok tidak tergantung berapa berat hukuman yang diterimanya dari majelis hakim. Karena istilah yang digunakan dalam UU adalah "terdakwa", yang menjadi ukuran bukan berapa berat hukuman yang ditetapkan, melainkan apakah dia menyandang status terdakwa atau tidak.

"Begitu dia menyandang status terdakwa, dia harus segera berhenti," kata Habiburokhman.

Adapun masa cuti kampanye Ahok akan berakhir pada Sabtu (11/2) besok. Jika tidak ada pemberhentian sementara dari Mendagri, Ahok akan berstatus aktif lagi sebagai Gubernur DKI.

"Kami harap Mendagri bisa menjalankan tugasnya dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di atas. Jangan ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Ahok. Demikianlah teguran ini kami sampaikan. Pengabaian atas teguran hukum ini akan kami tindaklanjuti dengan gugatan hukum," sambungnya. (fjp/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT