Pengacara: Bachtiar Nasir Bukan Pengurus Yayasan Keadilan

Jakarta - Pengacara Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, menjelaskan soal penggalangan dana untuk aksi 'Bela Islam' melalui Yayasan Keadilan untuk Semua. GNPF membuat rekening untuk penggalangan dana melalui yayasan agar dapat dikontrol.

Kapitra mengatakan kepanitiaan GNPF merupakan panitia yang sifatnya ad hock atau sementara sehingga tidak bisa begitu saja membuat rekening. Akhirnya GNPF melakukan kerja sama secara lisan.

"Meminjam rekening yayasan supaya ini dapat dikontrol. Ada badan hukum. Karena itu antara Yayasan Keadilan untuk Semua dengan GNPF," kata Kapitra di kantor Bareskrim, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017)

"Ada kerja sama secara lisan, dalam hal ini sebetulnya sudah ada draf agreement ya, karena percepatan, umat sudah menunggu, akhirnya bukalah rekening itu," sambungnya.




Terkait dugaan pencucian uang yang tengah diusut Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kapitra mengatakan TPPU harus ada pokoknya. Pihaknya belum mengetahui apa perkara pokok dalam dugaan pencucian uang ini.

"Perkara pokoknya mana, siapa tersangkanya. Ini pemindahan rekening ke yayasan ini dilarang kepada dewan pembina, dewan pendiri, dewan pengawas dalam struktur Yayasan Keadilan untuk Semua. Ustaz Bachtiar Nasir ini tidak jadi pengurus, tidak jadi pendiri, tidak jadi pengawas. Jadi tidak ada UU yang dilanggar," ujarnya.

Sementara itu, Bachtiar Nasir mengatakan tidak bisa hadir saat panggilan pertama karena ada beberapa revisi soal administrasi terkait surat panggilan tersebut.

"Karena ada berapa revisi surat dari administrasi hukumnya yang perlu diselesaikan sehingga yang datang dari pihak pengacara dulu. Nah, setelah direvisi, karena kami mau taat hukum, kami pun hari ini datang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan di Bareskrim hari ini sebagai saksi," tuturnya.



(idh/fjp)