Habib Rizieq dkk dan Wiranto Sepakat Aksi 112 Tak Langgar Hukum

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan kegiatan 11 Februari atau aksi 112 bisa dijalankan. Tapi aksi tersebut harus berlangsung tertib, tidak melanggar aturan hukum.

"Dari pemerintah yang berhubungan dengan polhukam, silakan saja kalau ada aktivitas, tapi jangan sampai melanggar hukum, ikuti aturan yang ada. Tadi sudah dibincangkan bahwa tidak ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan betul-betul tidak melanggar hukum," tegas Wiranto seusai pertemuan tertutup di rumah dinasnya, Jl Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam, termasuk Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, memang dibahas soal rencana aksi 112. Aksi ini sebelumnya direncanakan berupa long march, namun kemudian disepakati dipusatkan di Masjid Istiqlal.

"Oleh karena itu, tadi kita sudah bincang-bincang juga ya, mudah-mudahan tanggal 11 yang isunya menakutkan masyarakat (tidak terjadi, red). Kan isunya akan terjadi macam-macam, maka sore ini kita tepis bersama. Tanggal 11 dapat dijalani dengan kondisi yang aman, tertib," imbuhnya.

Selain itu Wiranto menyinggung pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari pekan depan. Semua pihak diminta menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat.

"Kita tahu harapan rakyat adalah pilkada jalan aman, tertib, lancar, sukses. Aman berarti tidak ada gangguan, tertib berarti ikut aturan yang berlaku," sebutnya.

Senada dengan Wiranto, Habib Rizieq sepakat untuk menjaga ketertiban. Dia memastikan aksi 112 berlangsung dengan tertib.

Baca Juga: Aksi 112 Dipindah ke Istiqlal Murni Inisiatif Ulama

Sebelumnya, Forum Umat Islam (FUI) sebagai penyelenggara aksi 112 menegaskan kegiatan keagamaan akan dilangsungkan di Masjid Istiqlal.

Aksi 112 dilakukan mengingat suhu politik yang semakin tinggi menjelang pilkada. Maka ormas Islam seluruhnya yang tergabung dalam FUI akan mengadakan zikir dan tausiah nasional untuk penerapan Surat Al-Maidah 51.




(fdn/fjp)