.webp)
"Indonesia itu bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat sipil, tokoh keagamaan, mahasiswa bahkan sektor swasta, kita ajak untuk bekerja bersama-sama," ujarnya dalam diskusi publik mengenai Indonesia dalam bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya yang berlangsung di Gedung B KSP, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).
Binny menambahkan, visi dan misi presiden Jokowi termasuk memperkuat middle power. Menurutnya, selama ini Indonesia tidak menggunakan cara-cara negara besar yang cenderung memaksa, tapi menggunakan gaya persuasif yang juga melibatkan masyarakat sipil agar menciptakan suasana yang aman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adanya usulan Sekber ini sangat baik ya, usulan ini sudah kami diskusikan dan akan kami diskusikan lebih lanjut dengan bisa juga mengundang teman-teman yang memiliki perhatian terkait hal ini, agar kami mendapat masukan. Jadi intinya akan kita diskusikan bagaimana solusinya yang terbaik," jelasnya.
 KSP gelar diskusi tentang Rohingya Foto: Helda/detikcom |
Selain itu, menurut Desra, Indonesia memiliki peluang untuk membantu Myanmar. Dia juga menambahkan komunikasi sejauh ini berjalan dengan lancar, namun tetap memerlukan beberapa perluasan lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDM) Rahmawati Husein menegaskan hingga saat ini Indonesia baik pemerintah maupun organisasi kemanusiaan masyarakat masih terus berupaya memberikan bantuan kepada Myanmar.
"Intinya kita ada bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Memang tidak menggunakan kata-kata Rohingya, karena persoalan Rohingya itu kompleks ya. Kebetulan sudah ada NGO kemarin terutama NGO muslim banyak sekali yang sudah mendapatkan dana dari masyarakat, ada donasi, jadi bagaimana mengusahakan bantuan itu sampai ke mereka yang di sana," ungkapnya.
Rahmawati menyampaikan bahwa kehadirannya di diskusi publik tersebut atas nama aliansi kemanusiaan Indonesia yang saat ini sudah beranggotakan 15 lembaga kemanusiaan. Lembaga tersebut telah diperluas tidak hanya beranggotakan Muslim tapi juga agama lain seperti Buddha, Kristen serta Khatolik yang bersama dengan pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan.
"Kenapa dengan pemerintah? Karena pemerintah Indonesia ini yang dipercaya pertama kali untuk masuk. Setelah kejadian Oktober kemarin kan agak susah. NGO lain sudah mulai masuk pada tahun 2012, tapi kemudian susah masuk lagi ketika tahun 2015 ada konflik. Kemudian, NGO itu diundang oleh Kemenlu sehingga akhirnya kita memberikan bantuan bersama-sama dengan Kemenlu," tuturnya.
Rahmawati mengaku melalui aliansinya, dia sudah mampu mengumpulkan donasi sebesar Rp 15 Miliar. Donasi tersebut belum disalurkan ke masyarakat Myanmar karena dia ingin agar bantuan yang diberikan tidak berbentuk charity tapi dalam bantuan yang lebih sustainable dan berkelanjutan.
"Jadi rencananya kita setelah berdiskusi dengan pemerintah lokal disana, karena kebutuhan mereka itu adalah kesehatan, pendidikan, livelihood, public facilities/kepentingan umum. Dari situ yang didorong oleh Bu Menlu adalah pasar untuk perdamaian. Karena pasar digunakan sebagai tempat untuk berkonsoliasi. Karena pasarkan tempat interaksi baik Buddhist maupun Muslim, baik Rakhine maupun Rohingya, karena sukunya tidak tunggal termasuk imigran Bangladesh yang sekarang jadi permasalahan," jelasnya. (idh/idh)
