.webp)
"Mengawasi Pilkada secara dekat sampai pada bilik tidak usahlah. Serahkan saja pada saksi-saksi yang diutus resmi oleh paslon masing-masing," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).
Pernyataan itu disampaikan menyusul keluarnya imbauan dari kepolisian soal pelaksanaan Pilkada. Menurut Sumarsono, imbauan tersebut ditujukan agar masyarakat tidak melakukan aksi yang berlebihan dalam pelaksanaan Pilkada nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap calon ada saksinya. Terus kemudian ada panitia. Belum lagi pemantau berjenjang, sudah pasti KPU pusat ada KPU provisni kab/kota sudah pasti masing-masing kan memenuhi TPS," sambungnya.
Dia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi-aksi menjelang Pilkada.
"Masyarakat boleh (memantau), yang tidak boleh itu sebuah massa aksi nunggu TPS, kemudian masuk pada wilayah dalam. Yang kemudian dianggap mengganggu atau memberikan suasana pressure. Itu mungkin yang dimaksudkan Kapolda," ungkapnya.
Selain itu, Sumarsono memastikan kondisi di Jakarta menjelang Pilkada masih aman. Dia mengaku belum menerima laporan terkait dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
"Sejauh ini aman, belum ada (laporan)," katanya.
Sumarsono mengatakan tidak ada laporan masuk selain rencana aksi yang akan digelar oleh sekelompok ormas di Jakarta. Terkait dengan massa yang berencana melakukan aksi pada 11 Februari mendatang itu, dia menyerahkannya kepada pihak yang berwenang.
"Itu jadinya (aksi) di Masjid Istiqlal. Mereka nggak boleh ke luar masjid. Kalau tetap ke luar, itu nanti polisi yang urus," ujar Sumarsono.
Plt gubernur yang akan segera menyelesaikan masa jabatannya ini pun memberikan sejumlah pesan bagi warga Jakarta dan siapa pun gubernur yang akan terpilih untuk memimpin nanti.
"Siapa pun yang jadi Gubernur DKI, saya harap lanjutkanlah apa yang sudah baik, yang dirintis gubernur sebelumnya. Tidak semua yang sudah dilaksanakan itu diganti. Jadi lanjutkan yang baik dan lengkapi yang kurang," ujarnya. (kst/idh)
