.webp)
Guna memperingati Hari Pers Nasional (HPN), yang jatuh hari ini, Kamis (9/2/2017), Presiden Jokowi bersama jajaran menteri Kabinet Kerja datang ke Kota Ambon, yang tahun ini menjadi tuan rumah perhelatan HPN. Kemenhub menggunakan momentum tersebut untuk berupaya meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat, khususnya di Provinsi Maluku.
 Foto: Dok. Kemenhub |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komitmen peningkatan keselamatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Menhub Budi Karya Sumadi kepada para penerima dalam acara puncak HPN 2017 di lapangan Polda Maluku, Kota Ambon, yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
 Foto: Dok. Kemenhub |
Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa kini laut menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan kebutuhan sekunder. Untuk itu, perlu diperhatikan lebih detail kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung potensi laut di Indonesia.
Dalam laporannya kepada Presiden saat meninjau dua kapal penyeberangan bantuan Kemenhub di Pelabuhan Ambon, Menhub menyampaikan, untuk meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat, diberikan bantuan 1.600 buah life jacket. Bantuan tersebut merupakan sumbangan PT Pelindo IV dan INSA untuk diserahkan kepada kapal-kapal rakyat yang beroperasi di provinsi Maluku, sebagai bentuk pembinaan pelayaran rakyat.
"Life jacket wajib digunakan saat berlayar menggunakan kapal rakyat," ujar Menhub Budi.
 Foto: Dok. Kemenhub |
Selain itu, Menhub melaporkan Kemenhub memberikan bantuan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayaran, yakni diberikan kepada 1.000 pemuda dan pemudi Maluku melalui diklat vokasi di bidang pelayaran.
Menhub menuturkan selama ini keahlian yang dimiliki anak buah kapal di pelayaran rakyat hanya mengandalkan kemampuan otodidak yang didapat dalam kesehariaannya berlayar.
Sekitar 1.000 pemuda dan pemudi Maluku, yang memiliki pendidikan minimal SLTP, masih sehat, dan bersemangat bekerja di bidang pelayaran, akan diikutkan dalam diklat vokasi pelayaran. Penyelenggaraan program diklat pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub, bekerja sama dengan Universitas Pattimura dan Pemprov Maluku. Diklat gratis ini menyasar masyarakat yang kurang mampu dan putus sekolah.
Ke-1.000 siswa tersebut akan mengikuti diklat vokasi di sekolah perhubungan, yaitu di PIP Makassar dan BP2IP Barombong, selama kurang-lebih 15 hari. Mereka akan mendapatkan tiga sertifikat, yaitu basic safety training, security awareness training, advance fire fighting, dan ditambah buku pelaut.
Dengan modal sertifikat dan buku pelaut tersebut, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK). Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan rating-nya.
Saat ini, pada tahap pertama telah terjaring 240 siswa diklat vokasi. Siswa yang akan mengikuti diklat di PIP Makassar berjumlah 120 orang dan di BP2IP Barombong 120 orang.
"Diharapkan, setelah mengikuti diklat singkat, mereka telah memiliki keahlian dasar di bidang pelayaran, untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal berjalan dengan baik. Sehingga tidak banyak lagi kecelakaan akibat kelalaian prosedur," ungkapnya.
Lebih lanjut dalam laporannya, Menhub mengatakan, pada 2017, Kemenhub juga telah menganggarkan Rp 200 miliar untuk membangun 100 kapal rakyat berbobot 35 GT, dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia serta sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dalam waktu dekat, sebanyak 10 unit kapal rakyat yang pembangunannya juga dilakukan di Maluku akan diserahkan kepada Pemprov Maluku untuk dioperasikan.
Menhub juga mengungkapkan telah berkomitmen menyempurnakan peraturan terkait dengan pelayaran rakyat, yang diatur dalam aturan Standar Kapal Non Konvensi/Non Convention Vessel Standard (NCVS). Penyempurnaan yang dilakukan, salah satunya, terkait dengan aturan pengawasan bahwa pengawasan kapal-kapal rakyat di bawah 35 GT dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, Kemenhub akan melakukan supervisi kepada pemerintah daerah selaku pengawas, dengan cara pemberian bimbingan teknis, penyuluhan, dan bantuan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
Tingkatkan Konektivitas dan Pelayanan Transportasi
Di samping memberikan bantuan untuk peningkatan keselamatan pelayaran rakyat, Kemenhub juga memberikan bantuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi di Maluku, yaitu berupa dua buah kapal penyeberangan, yakni KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.
Dua kapal ro-ro 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang dan 19 unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk melayani rute perintis di Maluku untuk lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung.
Selain kapal penyeberangan, diserahkan bantuan 16 unit bus. Bus tersebut diserahterimakan dan akan dioperasikan oleh pemerintah kota/kabupaten dan Pemprov Maluku.
Selain meningkatkan konektivitas angkutan penumpang, peningkatan konektivitas angkutan barang melalui transportasi laut di Provinsi Maluku dan sekitarnya juga terus dilakukan melalui pengembangan program tol laut dan Rumah Kita.
Ada dua trayek tol laut baru yang akan segera beroperasi pada Maret 2017, yaitu trayek TI Tol Laut dengan rute Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak. Dan trayek T9 Tol Laut dengan rute Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak.
Kedua trayek tersebut merupakan pembaruan dari trayek tol laut yang sudah beroperasi sebelumnya, dengan rute perjalanan yang lebih singkat dan efisien, sehingga diharapkan dapat lebih efektif menghilangkan disparitas harga barang di Provinsi Maluku dan sekitarnya.
Pada 2016, trayek tol laut berhasil menurunkan harga-harga barang di daerah Maluku. Paling tinggi penurunan harga terjadi di Namlea dengan rata-rata penurunan harga barang kebutuhan pokok dan penting, seperti beras, bawang merah, gula, daging ayam, tripleks, dan semen sebesar 25 persen.
Tidak hanya melalui pembaruan trayek tol laut, untuk mendukung upaya menghilangkan disparitas harga tersebut, Menhub juga telah menginisiasi program bernama Rumah Kita, yaitu tempat pengumpul atau penampungan untuk mengelola barang logistik.
Rumah Kita berfungsi menerima barang-barang yang baru datang dari kapal untuk sebagian didistribusikan ke berbagai daerah sekitar. Selain itu, berfungsi sebagai tempat menampung barang-barang dari daerah sekitar, untuk kemudian dibawa ke kapal, menuju tujuan awal kapal, misalnya ke Jakarta atau Surabaya.
 Foto: Dok. Kemenhub |
Untuk wilayah Maluku, lokasi Rumah Kita akan ditempatkan di daerah Namlea. Daerah ini akan menjadi pusat logistik di Provinsi Maluku dan sekitarnya. Rumah Kita di Namlea akan beroperasi bersamaan dengan pengoperasian dua trayek tol laut baru T1 dan T9 serta akan dikelola oleh BUMN.
Dengan trayek baru tol laut dan Rumah Kita, diharapkan harga barang dapat terus turun sehingga dapat menghilangkan disparitas harga barang antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. (mpr/nwy)
