PSI dan Partai Idaman Tolak Ambang Batas Capres

Jakarta - Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"Kalau (ambang batas) parlemen masih okelah, karena masih bisa dijelaskan. Tapi, kalau presidential threshold, memang tidak bisa dilaksanakan. Dengan pemilu langsung ini, serentak ini, dari mana mau mengambil threshold ini, 20% itu dari mana," kata Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama saat rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/17).

Rhoma mewakili partainya diundang dalam rapat dengar pendapat oleh DPR untuk dimintai masukan terkait RUU Pemilu. Pansus RUU Pemilu meminta masukan dari partai-partai yang baru disahkan oleh Menkum HAM.

Ia pun menyoroti verifikasi faktual yang menjadi mekanisme atau syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu. Ia setuju dengan adanya aturan tersebut.

"Kalau mau fair, seperti itu. Karena yang namanya partai kan ada dinamika, belum tentu yang sekarang eksis misalnya next dia tetap seperti itu. Kondisinya ada dinamika dalam perpolitikan ini. Jadi, kalau fair, memang harus kita semua diverifikasi ulang," kata Rhoma.

Sementara itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie, yang hadir dalam rapat, menyatakan partainya menolak tegas adanya aturan presidential threshold. Menurutnya, alasan penolakannya adalah agar prinsip equal playing battlefield dan asas pemilu bebas serta adil bisa terwujud.

"Setiap partai pemilu, baik partai baru maupun partai lama, berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden," ucap Grace. (elz/imk)