.webp)
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam sambutannya meminta tiap calon tidak menganggap remeh Pilkada Serentak 2017. Pilkada serentak ini memberi nilai apakah Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik dan tidak menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih.
"Pemberi dan penerima harus dihukum. Bawaslu bekerja dengan Gakkumdu-nya. Checks and balances ini tentang bagaimana ke depan. Jadi tolong kepada paslon, mari kita bicara ke depan," kata Saut Situmorang tegas mengingatkan, Rabu (8/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Cagub-cawagub Banten mendeklarasikan anti-politik uang. (Bahtiar Riva'i/detikcom) |
Saut juga mengajak tiap calon dan partai politik pengusung mentradisikan politik yang baru. Banten sebagai provinsi yang masuk pantauan KPK harus membangun harga dirinya, dimulai dari pemilihan pemimpin.
"Kami punya perhatian khusus untuk Banten untuk kemudian membangun harga dirinya. Pimpinan KPK yang lain kirim salam buat paslon, tim sukses, partai politik, media, dan masyarakat. Mari bangun contoh ke depan lebih bersih," ujarnya.
Terakhir, Saut meminta rakyat memilih dengan kebebasan tanpa ada perilaku transaksional.
Di samping itu, Bawaslu Banten sebagai pengawas proses pemilihan mengatakan sejauh ini indeks kerawanan Pilkada Banten menurun. Penyelenggaraan Pilkada di Banten, menurut Ketua Bawaslu Pramono U Tantowi, sudah baik tanpa ada gejolak berarti. Ini berbeda dengan yang terjadi di Pilkada Aceh dan Papua.
"Tentu yang kita harapkan bukan hanya tahapannya mulus, tapi pemilihan gubernurnya yang berintegritas," kata Pramono.
Berikut ini teks deklarasi anti-politik Uang yang dibacakan dan ditandatangani oleh pasangan nomor urut 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief.
Kami, peserta pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Banten 2017. Dengan sadar dan tegas menyatakan menolak segala bentuk praktek politik uang pada Pilkada tahun 2017.
Banten 8 Februari 2017. (bri/nkn)
