Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh dua sekolah di bawah Naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Balai Pelatihan dan Pendidikan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dengan Universitas Pattimura, Ambon dan Pemprov Maluku. Acara ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, di kampus Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (8/2/2017).
Menhub merasa gembira dengan diselenggarakannya diklat vokasi pelayaran di provinsi Maluku. Ia berharap, kehadiran diklat tersebut dapat memperkuat SDM pelaut di Maluku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menhub berharap, lulusan diklat vokasi yang ditujukan untuk masyarakat dengan pendidikan minimal SLTP ini, nantinya dapat bekerja sebagai awak kapal pelayaran rakyat di Maluku dan sekitarnya.
"Saya juga berharap kalian dapat memastikan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal berjalan dengan baik," harapnya.
Tahap Pertama Jaring 240 Siswa
Untuk tahap pertama diklat vokasi pelaut yang diselenggarakan di Maluku, Kepala BPSDM Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy mengatakan telah menjaring sebanyak 240 siswa, yang akan ditempatkan 120 siswa di PIP Makassar dan 120 siswa di BP2IP Barombong.
"Kami meminta bantuan Universitas Pattimura dan pemprov Maluku untuk mencari 1.000 siswa diklat vokasi. Untuk tahap pertama telah terjaring 240 siswa. Kita akan lanjutkan terus hingga kuota terpenuhi. Mungkin akan ditambah kuotanya bila peminatnya memang banyak," ujar Tommy.
Tommy melanjutkan, diklat vokasi ini akan berlangsung selama 15 hari. Para siswa diklat akan mendapatkan tiga sertifikat yaitu basic safety training, security awareness training, advance fire fighting, dan ditambah buku pelaut. Bermodalkan itu, lanjutnya, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK). Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan ratingnya.
Dalam rangka menggenjot produksi SDM transportasi baik di darat, laut, udara, perkeretaapian, dan untuk membantu memberdayakan masyarakat yang kurang mampu atau putus sekolah, Tommy mengatakan bahwa BPSDM menargetkan kuota 48.335 orang di seluruh Indonesia, melalui program diklat pemberdayaan masyarakat. BPSDM menggandeng universitas-universitas dan pemerintah daerah untuk menjaring peserta diklat yang nantinya akan mengikuti diklat di sekolah perhubungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami mempersilakan bagi masyarakat yang akan mengikuti diklat ini. Minimal pendidikan SLTP dan tidak ada batasan usia. Yang penting masih sehat dan bersemangat untuk bekerja sebagai anak buah kapal," ungkapnya.
(mpr/nwy)











































