Soal Isu Penyadapan, Zulkifli Hasan: Itu Melanggar UU

Manokwari - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan menegaskan penyadapan tanpa dasar hukum masuk kategori pelanggaran undang-undang. Itu tidak dibenarkan.

Hal tersebut disampaikannya saat wartawan minta pendapat soal isu penyadapan percakapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin.

"Penyadapan itu kan melanggar undang-undang. Saya nggak bicara orang per orang, siapa saja (yang jadi korban penyadapan), termasuk saya misalnya, terus siapa pun (yang disadap)," terang Zulkifli di Manokwari, Papua Barat, Selasa (7/2/2017).

Zulkifli berujar aparat institusi berwenang sah melakukan penyadapan jika menilai ada hal genting yang perlu diketahui, demi kepentingan negara. Jika penyadapan tak memiliki dasar demi kepentingan bersama, ditegaskan Zulklifli, penyadapan tersebut tidak dapat dibenarkan.

"Penyadapan kalau tidak ada masalah (urgensinya) kan melanggar undang-undang. Oleh karena itu tidak dibenarkan," tandas Zulkifli. (aud/imk)