Ketua KPK: Birokrasi Mesin Negara, Harus Di-review Menyeluruh

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut birokrasi adalah mesin untuk menggerakkan suatu negara. Menurut Agus, birokrasi Indonesia harus di-review secara menyeluruh, tak bisa sepotong-sepotong.

"Birokrasi itu mesin negara, harus di-review menyeluruh. Tidak bisa sepotong-sepotong. Ganti mesinnya tapi harus dipersiapkan transisinya," kata Agus dalam seminar 'Revisi UU ASN: Perlukah?' di gedung Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (7/2/2017).

"Ibaratnya harus turun mesin sehingga harus ada yang diganti, namun harus ada transisi dan dipersiapkan secara terencana. Karena tujuannya adalah terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional," paparnya.

Agus mencontohkan adanya birokrasi yang tumpang tindih, yakni urusan laut. Di sektor laut ada enam instansi atau lembaga, di antaranya Polairud, Bakamla, Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan Angkatan Laut.

"Bakamla yang dulunya menyatukan tapi tidak jalan. Kemudian ada yang bisa menyidik dan bisa melakukan penangkapan. Seperti itu juga terjadi di Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Agus juga menyoroti masalah inspektorat yang ada di daerah-daerah. Agus menilai seharusnya inspektorat bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada menteri atau pejabat di daerah, seperti bupati atau gubernur.

"Akibatnya, belum ada satu pun laporan yang masuk (ke KPK, red) dari inspektorat. Sebaliknya, informasi yang masuk sebagian besar dari masyarakat. Kasus Klaten itu laporan yang masuk dari informasi masyarakat," sorotnya. (bgs/rna)