Soal Isu SARA Jelang Pilkada, KSAD: Kami Bantu Deteksi Dini

Jakarta - Prajurit TNI telah bersiap membantu Polri dalam pengamanan Pilkada. Termasuk soal maraknya isu SARA menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

"Kalau SARA itu kan kalau menggunakan seperti itu ada prosesnya. Kalau kita mengetahui, pasti kita serahkan kepada polisi karena kan sudah menghasut, istilahnya," ungkap KSAD Jenderal Mulyono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Mulyono menegaskan TNI AD siap membantu deteksi dini terkait dengan isu SARA dalam Pilkada. Mulai dari jajaran tertinggi hingga terendah di Kodim maupun Koramil.

"Tapi proses selanjutnya tergantung hukum. Prinsipnya, kita tidak ingin ada hal seperti itu terjadi. Maka deteksi dini kita melalui Kodim, Babinsa, itu kita maksimalkan betul untuk mengantisipasi terjadinya hal yang dimaksudkan terkait isu SARA," jelas Mulyono.

KSAD pun berpesan agar Pilkada dilakukan dengan cara yang baik. Untuk pasukan pengamanan, TNI AD juga siap memberi bantuan seberapa pun yang diminta oleh Polri.

"Pilkada kan pestanya rakyat. Jadi jangan pesta ini dikotori oleh ulah-ulah untuk kepentingan politik. Jadi kami siap membantu kepolisian. Seberapa pun yang dibutuhkan kepolisian," ujarnya.

"Panglima TNI sudah instruksikan membantu, untuk kepentingan bersama. Jangan ada toleransi-toleransi terhadap kelompok-kelompok yang akan mengganggu. Itu komitmennya TNI. (Jumlah pasukan) tergantung polisi," imbuh Mulyono.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah berkali-kali menyatakan kesiapan pihaknya dalam pengamanan Pilkada serentak. Gatot mengatakan prajurit TNI sudah siap siaga membantu pelaksanaan Pilkada.

"Kan banyak sekali daerah. Jadi permintaannya bervariasi. Saya tidak bisa menyebutkan semua jumlahnya seluruh Indonesia. Kami penuhi semua yang diminta Polri. Dan saya masih menyiapkan cadangan standby," terang Gatot di lokasi yang sama.

TNI/Polri sudah memetakan daerah-daerah yang rawan, termasuk di DKI Jakarta. Gatot menyebut daerah lain masih dalam proses pengamatan.

"Yang jelas, Provinsi DKI Jakarta ya, NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), kita tidak bisa mengatakan itu rawan atau tidak karena ini kan pesta demokrasi. Semuanya kan berpesta, masak dibilang rawan," tuturnya. (elz/idh)