DetikNews
Senin 06 Februari 2017, 13:58 WIB

Anggota DPR Putu Sudiartana Dituntut 7 Tahun Penjara

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Anggota DPR Putu Sudiartana Dituntut 7 Tahun Penjara
Jakarta - Anggota DPR Komisi III nonaktif I Putu Sudiartana dituntut 7 tahun penjara. Ia didakwa menerima suap Rp 500 juta dari pihak swasta terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatera Barat dalam APBN-P 2016.

"Menjatuhkan pidana penjara 7 tahun dengan denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan kurungan," ucap jaksa KPK Joko Hermawan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Menurut jaksa, Putu menerima uang suap dari pengusaha Yogan Askan melalui perantara Kadinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Sumbar Suprapto.

"Meski uang tersebut ditujukan kepada Novianti, tapi terdakwa mengetahui uang tersebut. Selain itu, uang tersebut diduga agar membantu alokasi DAK sarana dan prasarana anggaran Sumatera Barat, " jelas Joko.

Selain itu, Joko menambahkan, Putu menerima gratifikasi Rp 2,7 miliar dari pihak swasta melalui sekretarisnya, Novianti, secara tunai sebesar Rp 2,1 miliar pada 30 September 2014.

Masih di bulan yang sama, Putu menerima lagi uang dari Mustakim sebesar Rp 300 juta. Lalu, pada Mei 2016, Putu kembali menerima uang dari Ippin Mamonto sebesar Rp 300 juta.

"Kami berkesimpulan, Rp 2,1 M serta Rp 600 juta lainnya merupakan penerimaan yang tidak sah. Selain itu, terdakwa tidak bisa membuktikannya secara sah, maka haruslah dianggap sebagai suap," tambah Joko.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Putu selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Mendengar tuntutan jaksa KPK, Putu mengajukan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan selanjutnya pada 13 Februari 2017.

"Izinkan saya mengajukan pleidoi pada sidang selanjutnya, " ucap singkat Putu.

Akibat dugaan suap yang diterimanya, Putu didakwa melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Sedangkan terkait dengan dugaan gratifikasi, Putu didakwa melanggar Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001.
(adf/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed