Presiden PKS Setuju DPR Gunakan Hak Angket soal Penyadapan

Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman angkat bicara soal isu penyadapan yang lagi memanas. Bagi Sohibul Iman, DPR perlu menggunakan hak angket untuk meng-clear-kan isu panas soal penyadapan yang sempat disuarakan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Beritanya kan masih sangat simpang-siur ya, dari satu pihak yang awalnya menjadi sumber berita yang disimpulkan ada data percakapan, yang kemudian disimpulkan hasil sadapan, dia mengelak," ujar Presiden PKS Sohibul Iman di di Masjid Al-Amin, Kompleks DPR Kalibata, Jalan DPR Dalam Timur, Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).

Isu penyadapan bermula dari sidang kasus penistaan agama. Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mempertanyakan adanya komunikasi telepon antara Ketua MUI Ma'ruf Amin dan SBY.

Situasi memanas setelah SBY, yang juga Ketum PD, menggelar konferensi pers. SBY merasa pembicaraan dirinya dengan Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin disadap. SBY bahkan meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi soal penyadapan dirinya yang dikaitkan dengan sejumlah aksi belakangan ini.

Setelah itu, sejumlah lembaga negara Polri, BIN, dan lainnya membantah adanya penyadapan. Bagi Sohibul Iman, hal ini membuat situasi belum jelas.

"Semua pihak yang selama ini punya penyadap juga menolak," kata Sohibul Iman.



Karena itu, menurut Sohibul Iman, harus ada klarifikasi resmi. Dalam hal ini, sejumlah anggota DPR mulai mendorong adanya hak angket untuk menuntaskan persoalan ini. Sohibul pun menilai gagasan tersebut sebagai hal yang positif.

"Saya kira ini harus diklarifikasi dalam hal ini, kami di DPR juga punya hak mengklarifikasi, kami berharap rumor-rumor ini, itu harus diselesaikan jangan sampai itu menjadi meresahkan masyarakat, di DPR kan ada upaya untuk hak angket, hak angket ini kan upaya bertanya lebih dalam, saya kira itu hal yang positif," tegasnya. (van/try)