Tiga Paslon Pilkada DKI Minta Pendukung Antisipasi Kecurangan

Dinamika Pilgub DKI

Tiga Paslon Pilkada DKI Minta Pendukung Antisipasi Kecurangan

Ray Jordan - detikNews
Minggu, 05 Feb 2017 01:18 WIB
Para calon di Pilgub DKI (Hasan Alhabsy/detikcom)
Jakarta - Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI 2017 telah melakukan rangkaian kampanye. Pada saat kampanye itu pula mereka meminta kepada para pendukungnya untuk menjaga tempat pemungutan suara agar tak terjadi kecurangan.

Calon Gubernur DKI nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono meminta para pendukungnya datang ke TPS pada 15 Februari 2017 dan memilih dirinya. Tak hanya itu, Agus juga meminta pendukungnya mengawasi proses pemilihan tersebut hingga tuntas. Hal ini untuk mengantisipasi kecurangan.

"Kalau salah pilih, sengsaranya lima tahun. Oleh karena itu, gunakan hak pilih, dan pilih yang bisa mendengarkan aspirasi Bapak. Yang penting, jangan sampai ada kecurangan. Awasi pelaksanaan pemilihan gubernur ini, jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada siapa pun yang menyusupi kita," ujar Agus saat berkampanye di Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, Sabtu (28/1/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tiga Paslon Pilkada DKI Minta Pendukung Antisipasi KecuranganFoto: Grandyos Zafna/detikcom


Tak hanya itu, sebelumnya pasangan Agus-Sylvi telah meluncurkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengantisipasi kecurangan pada proses pencoblosan. Aplikasi tidak hanya ditujukan untuk relawan, tapi juga buat warga pada umumnya.

"Dalam rangka menjaga suara Agus-Sylvi dan untuk melawan kemungkinan kecurangan, Agus-Sylvi menyiapkan sebuah aplikasi berbasis IT. Silakan di-download dan diinstal di Android yang dimiliki. Sistem ini tanggal 21 Januari akan resmi di-launching dalam kampanye akbar AHY-Sylvi," kata jubir Agus-Sylvi, Imelda Sari, dalam keterangannya, Selasa (17/1/2017).

"Semakin banyak publik dan relawan terlibat mencegah kecurangan dan melaporkan data C1, akan semakin menunjukkan adanya tingkat partisipasi aktif yang konkret mendorong kemenangan AHY-Sylvi secara jurdil," papar Imelda.
Calon Wakil Gubernur DKI nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat juga bicara soal potensi kecurangan saat berkampanye. Djarot mengatakan, waktu pencoblosan sudah semakin dekat. Untuk itu, dia mengajak warga menjadi bagian dari sejarah.

"Waktu sudah dekat. Sebentar lagi kita semua benar-benar berusaha untuk membikin sejarah di Jakarta ini. Jadilah bagian dari pelaku sejarah ini, dan akan kita tunjukkan bahwa negara Pancasila benar-benar hadir di Jakarta," kata Djarot saat kampanye berbalut konser #KonserGue2 di Lapangan Ex Driving Range, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Ahok dan DjarotAhok dan Djarot (Gibran Maulana/detikcom)


Djarot meminta pendukungnya menciptakan pilkada yang aman dan damai. Dia juga meminta pendukungnya menjaga TPS masing-masing dari potensi kecurangan.

"Kami mohon dengan sangat, mari kita tunjukkan bahwa kita semua mampu menciptakan pilkada yang damai, pilkada yang sejuk. Kita tidak boleh melakukan provokasi. Kita tidak boleh melakukan intimidasi. Mari kita menghargai satu sama lain, karena kita satu saudara," katanya.

"Saya titipkan, amankan TPS kalian semua. Amankan RT dan RW kalian semua. Amankan kelurahan kita semua untuk kemenangan kita semua. Bisa? sanggup?" tambah Djarot.
Calon Gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan juga berbicara soal potensi kecurangan pada saat pemilihan nanti. Salah satu yang disoroti Anies adalah surat keterangan pengganti KTP.

"Saya sudah katakan berkali-kali, potensi kecurangan ini makin hari makin tampak. Karena itu, kita ingin jangan sampai ada kecurangan. Saya berharap kepada seluruh warga yang terlibat, termasuk seluruh pengurus, ketika hari pemilihan, jangan meninggalkan TPS begitu saja. Sampai tutup diawasi, sampai penghitungan diawasi," ujar Anies usai menghadiri silaturahmi forum pengurus musala dan masjid se-DKI Jakarta di Hotel Amazing, Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2017).

Anies menyebut saat ini ada 178 ribu orang yang mendapatkan surat keterangan pengganti KTP. Dia pun ingin tahu siapa saja mereka.

Anies dan SandiagaAnies dan Sandiaga (Grandyos Zafna/detikcom)


"Lalu saat ini ada 178 ribu orang yang mendapatkan surat keterangan pengganti KTP. Kami ingin tahu siapa mereka itu. DPT saja boleh dibuka. DPT saja boleh tahu. Kenapa surat keterangan 178 ribu ini kita tidak bisa akses dan ini tidak diperoleh lewat RT/RW sama sekali," ujarnya.

"Jadi kita meminta agar ada transparansi. Kalau itu transparan, RT-RW pun bisa ngecek apakah memang benar-benar penduduk di sana. Jadi saya dan Bang Sandi bersama tim sempat merapatkan hal ini minggu lalu. Dan angka 178 ribu itu angka yang besar. Besar sekali. Kita ingin itu dibuka. Kita ingin itu ditunjukkan dan kita ingin itu diverifikasi. Kalau memang benar mereka warga yang tidak punya KTP tidak masalah tapi kalau bukan warga, harus kita perhatikan," imbuh Anies.

Halaman 2 dari 3
(rjo/dnu)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads