Ketua DPR: Pertemuan Jokowi-SBY Diharapkan Seluruh Rakyat

Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto mendukung pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan kedua tokoh itu diharapkan menghadirkan suasana politik yang kondusif.

"Ini dua tokoh tentu perlu ada kebesaran hati, Pak Jokowi punya kebesaran hati. Kita harapkan Pak SBY yang sudah menciptakan, mengembuskan demokrasi tentu kita harapkan ini suasana tenang," ujar Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Novanto menilai pertemuan kedua tokoh ini diharapkan masyarakat. Jokowi sendiri mempersilakan jika SBY ingin bertemu dengannya.

"Tentu suasana Ini diharapkan seluruh rakyat Indonesia. Tentu kalau ada pertemuan Antara Jokowi dan SBY, saya rasa ini yang baik untuk melihat suatu kebersamaan demi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan rakyat indonesia agar tidak ada masalah lagi," kata Ketum Golkar ini.

Fraksi Partai Demokrat di DPR sendiri berencana mengusulkan hak angket kepada pemerintah menyusul isu penyadapan terhadap SBY. Menurut Novanto, peraturan mengenai penyadapan sudah diatur dalam UU.

Kalau masalah penyadapan sudah ada putusan dari MK yang berkaitan dengan ITE, itu pada waktu saya kan jadi udah diputuskan bahwa penyadapan sudah ditentukan siapa yang boleh nyadap," ujar Novanto.

Apakah Novanto akan memediasi pertemuan Jokowi-SBY?

"Ya saya dalam hati saya kan sudah selalu mendoakan, mediasi bisa juga dengan doa saya supaya ini bisa berhasil, berjalan dengan baik. Doa saja itu sudah kuat bisa apalagi nanti kalau terwujud siapa pun yang akan melakukan itu saya menghormati, menghargai, mengapresiasi," pungkasnya.



Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan akan adanya pertemuan Jokowi dengan SBY. Pertemuan disebut akan dilakukan setelah 15 Februari atau setelah pemungutan suara Pilkada.

"Tapi saya kira Presiden pasti, Pak Jokowi menerimanya. Ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 supaya tidak menjadi isu politik, semua begitu. Semua kita lebih tenanglah, semua masing-masing tenang dulu, setelah tanggal 15. Jadi pasti diterimalah itu," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (3/2).

(dkp/dnu)