Napi Jadi Bandar Narkoba di Lapas, DPR: Tindak Tegas Aparatur

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menanggapi informasi BNN mengenai adanya pengendalian narkotika di 39 lapas. Ia meminta agar petugas lapas ditindak tegas.

"Perlu tindakan yang tegas terhadap aparatur. Mereka bisa bebas kan karena aparatur. Bisa saja lebih diaktifkan lagi seperti tempo hari, soal CCTV di lapas kemudian juga punishment petugas-petugas di lembaga pemasyarakatan. Kalau tidak dilakukan secara efektif ya akan tetap merajalela," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Politikus PDIP ini juga mengusulkan kenaikan intensif petugas lapas. Usulan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami usulkan penambahan anggaran Kemenkum HAM, itu soal gaji atau honor pegawai-pegawai lapas. Kalau mereka rendah sekali ininya (honor) kan itu salah satu pintu . Jadi, Pak Laoly (Menkum HAM) memang harus serius. Kalau di Kemenkum HAM kan yang paling penting soal lapas, hak cipta, imigrasi," jelas Trimedya.

Trimedya mengatakan pemindahan ke lapas baru takkan menyelesaikan permasalahan. "Bagi saya, pemindahan (lapas) itu kelihatannya bagus tapi bukan solusi karena pindah pun ke lapas mana kalau perilaku pegawai sama, nggak menyelesaikan persoalan," ucap Trimedya.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan sudah membeli alat scanner atau scanning untuk di lapas. Nantinya alat tersebut dapat mendeteksi barang barang yang dibawa pembesuk.

"Kemarin kita beli beberapa alat (scanner) dengan APBN perubahan, kan saya sudah bilang pakai alat itu. Karena kita kekurangan alat dan manusia untuk mendeteksi yang ke dalam (Lapas), bisa saja barangnya ditaruh dalam nasi atau mie instan," ujar Yasonna, di Kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, tadi siang. (dkp/idh)