Ketua MPR Dukung Peningkatan Kerja Sama Maroko-Indonesia

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Dubes Maroko untuk Indonesia Quadia Benabdellah. Zulkifli berharap hubungan baik Indonesia-Maroko semakin meningkat.

"Terima kasih atas kunjungan Yang Mulia. Terima kasih sudah datang ke MPR," ujar Zulkifli saat menerima Quadia di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Jakarta (3/2/2017)

Zulkifli mengatakan hubungan kedua negara sudah teruji dalam waktu yang sangat lama. Hubungan ini memiliki sejarah yang panjang. Dia berharap hubungan ini akan semakin baik di bawah diplomasi Quadia.

Zulkifli memaparkan kepada pria yang pernah menjadi anggota Parlemen Maroko tersebut bahwa di Indonesia ada tiga parlemen, yakni MPR, DPR, dan DPD. Anggota MPR merupakan gabungan antara anggota DPR dan DPD. Disampaikan fungsi MPR adalah mengubah dan menjaga konstitusi serta melantik dan memberhentikan presiden.

"Ketiga lembaga mempunyai kedudukan yang setara namun beda fungsinya," ujarnya.

Foto: Dok MPR RI

Dalam pertemuan tersebut, Quadia mengatakan negaranya ingin meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang hukum dan ekonomi. Quadia menyebut Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan. Quadia juga ingin antara Casablanca dan Jakarta menjadi twin city.

"Bila Maroko sebagai negara yang berpengaruh di Afrika, maka Indonesia negara yang berpengaruh di Asia Tenggara," ujarnya.

Zulkifli menyambut baik keinginan Quadia dalam upaya peningkatan kerja sama kedua negara. Zulkifli mengatakan akan mengundang Ketua Parlemen Maroko ke Indonesia.

"Agar hubungan kedua parlemen menjadi lebih baik. Dari hubungan kedua parlemen ini nanti akan berimbas pada hubungan kedua pemerintahan," ungkap Zulkifli.

Sebagai Duta Besar Maroko di Indonesia, Zulkifli siap membantu kerja Quadia selama menjalankan tugas. Diakui negara tersebut sangat populer dalam segi makanan, seperti kurma.

Bertemu Mahasiswa Kosgoro

Setelah menerima Dubes Maroko, Zulkifli menerima kunjungan delegasi Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro (DPN GMK). Pertemuan itu membahas berbagai permasalahan bangsa, terutama soal Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Ketua Umum DPN GMK Untung Kurniadi mewakili delegasi mengungkapkan keprihatinannya terhadap fungsi MPR yang tidak seperti semasa UUD 1945 belum diamendemen.

"Kami merasa melihat dari perkembangan perjalanan bangsa sejak masa reformasi hingga kini, fungsi MPR RI harus diperkuat. MPR harus lebih berperan dalam mewarnai perjalanan bangsa saat ini, karena bagaimanapun juga MPR adalah lembaga tertinggi yang harus dihormati," katanya.

Meski begitu, lanjut Untung, mahasiswa dan rakyat sangat mengapresiasi kiprah MPR dari awal reformasi bergulir hingga kini, yang berupaya memahami nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila kepada masyarakat.

"Jika diperkenankan, kami ingin ikut urun rembuk dalam melakukan pemahaman Pancasila atau program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang sedang digalakkan MPR RI," ujarnya.

Foto: Dok MPR RI

Merespons hal tersebut, Zulkifli menjelaskan bahwa peran dan fungsi MPR sejak amendemen UUD 1945 era reformasi memang telah banyak berubah. Dulu, MPR RI adalah lembaga tertinggi negara, MPR yang menjalankan kedaulatan rakyat, dan MPR juga yang memilih presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan roda pemerintahan.

"Saat ini, pasca-amendemen UUD 1945, MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Namun kewenangan MPR tetap yang tertinggi, yakni berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 sesuai peraturan yang berlaku. Soal penguatan MPR, itu bergantung pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan juga melihat kondisi politik dan perkembangan situasi bangsa. Soal urun rembuk sosialisasi, kami sangat menyambut dengan tangan terbuka, Pancasila adalah milik semua rakyat Indonesia," pungkasnya. (ega/nwy)