Pesan JK ke Ahok: Pemimpin Jangan Terlalu Sering Minta Maaf

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti polemik yang muncul terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Ketua Umum MUI Kiai Ma'ruf Amin yang berkembang menjadi kisruh dugaan penyadapan. JK menyebut Ahok kembali tersandung persoalan yang sama karena ketidakhati-hatiannya.

"Saya ingin katakan begini, seorang pemimpin itu jangan terpaksa terlalu sering minta maaf. Karena terlalu sering minta maaf berarti membikin kesalahan. Kenapa pemimpin membikin kesalahan yang sama? Dengan kejadian kemarin coba, sudah beberapa kali Ahok terpaksa minta maaf? Berarti dia tidak hati-hati, bisa buat kesalahan," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

JK menyarankan agar Ahok menjaga sikap dan perilaku. Kesalahan yang dibuat pimpinan, seperti kepala daerah, akan menjadi bumerang.

"Jadi jangan seperti itulah, pemimpin, kita ini minta maaf, pejabat publik ya mungkin minta maaf ke publik ya, mungkin berapa tahun sekali. Jangan setiap bulan minta maaf ke publik atas hal yang sama. Berarti hati-hatilah," sambungnya.

JK menyebut peristiwa dalam sidang Ahok, Selasa (31/1), akan berimbas pada posisi Ahok dalam pilkada. Di sidang Ahok dan pengacara menanyakan mengenai adanya telepon dari SBY ke Kiai Ma'ruf Amin, yang langsung dibantah Kiai Ma'ruf.

"Kalau soal pengadilan kemarin sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kampanye karena masalahnya berbeda, cuma orangnya sama, Ahok. Kalau ini masalah hukum. Kalau kampanye masalah ya pilkada, politik. Tapi akan saling berpengaruh. Nah, kalau apa yang terjadi, masyarakat akan menilai apa yang dilakukan Ahok ini," terangnya.

Ahok sudah meminta maaf kepada Kiai Ma'ruf Amin atas sikapnya saat persidangan kasus dugaan penistaan agama. Ahok mengaku juga selalu menghormati Kiai Ma'ruf Amin.

Permintaan maaf itu termuat dalam pernyataan tertulis dengan judul 'Klarifikasi dan Permohonan Maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma'ruf Amin, Rais Aam PBNU'. Pernyataan itu ditandatangani oleh Ahok pada Rabu (1/2).



(fiq/fdn)