"Memang sedikit mengejutkan juga statement atau pernyataan atau tuntutan penasihat hukumnya Ahok. Dia tahu bahwa Kiai Ma'ruf menelepon jam 10.16, pakai menit lagi kan, dan (tahu) isinya. Jadi dua lagi. Tentu ada keyakinan dan pengetahuan tentang telepon itu," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).
"Pengetahuan itu bisa penyadapan, bisa juga saksi, bisa juga laporan atau orang, jadi kita tidak tahu apakah itu benar penyadapan atau itu kesaksian mungkin orang dekatnya bicara. Tapi biarlah polisi mencari tahu tentang ini. Karena itu, DPR meminta itu," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira sejalan tadi ini ada hak DPR. Hak DPR itu memiliki beberapa hak, hak angketlah, macam-macamlah, bertanya, itu. Jadi pemerintah tentu tak bisa menghalangi penggunaan hak itu selama memenuhi syarat 25 orang. Dan itu biasa saja, karena itu hak bertanya. Nanti pemerintah akan menjawabnya tidak mengetahui, tidak terlibat," tegas JK.
Dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017), SBY menuturkan keinginannya blak-blakan dengan Presiden Jokowi. SBY merasa perlu saling terbuka dengan Jokowi karena banyak isu miring diarahkan kepadanya.
"Sayang sekali saya belum berkesempatan bertemu Presiden Jokowi. Kalau bisa bertemu, saya ingin bicara dengan beliau blak-blakan, siapa yang beri info intelijen kepada beliau, aksi 411, menunggangi, pemboman, dan urusan makar. Saya ingin melakukan klarifikasi secara baik, dengan niat dan tujuan yang baik supaya tidak menyimpan, baik saya dan Pak Jokowi, prasangka, praduga, perasaan enak-tidak enak, dan saling curiga," papar SBY dalam konferensi pers tersebut.
SBY mengaku sudah dua kali mendapat laporan dari orang dekatnya bahwa nomor teleponnya disadap. Pertama, sepulang dari Tour de Java pada pertengahan 2016. Saat itu SBY tak percaya atas laporan tersebut. (fiq/fdn)











































