Politik Uang Marak, Parpol akan Rentalkan Diri dalam Pilkada

Jakarta - Politik uang diduga akan mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung mulai Juni mendatang. Disinyalir ada partai-partai yang akan merentalkan diri karena kadernya belum siap untuk menjadi calon kepala daerah.Sinyalemen ini disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat dalam siskusi bertopik "Ancaman Politik Uang dalam Pilkada" di Habibie Center, Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2005).Menurut Syarif, parpol yang kadernya belum siap berkompetisi dalam pilkada akan merentalkan diri untuk mengantarkan calon dari luar. "Kader-kader yang tidak siap akan merentalkan partainya kepada calon-calon tertentu," ujarnya.Dijelaskan Syarif, praktek money politics ini merupakan bahaya dari pelaksanaan pilkada yang dilakukan dalam transisi demokrasi, masa perubahan dari demokrasi prosedur menuju demokrasi subtansi. "Implikasinya akan memicu tensi konflik sosial dan horisontal di daerah."Sedang pasca pilkada akan melahirkan praktek shadow state atau pemerintah bayangan dan informal ekonomi. "Jika terpilih menjadi kepala daerah mereka akan memberikan loyalitasnya kepada klien politik dan bisnis dibanding kepada masyarakat pemilih," ujar Syarif.Hal ini, lanjut Syarif, berbeda dengan di negara maju di mana masyarakat menggunakan hak dan tanggung jawabnya karena menganggap kedaulatan itu lebih mahal. Sehingga mereka tidak mau dibayar untuk mendukung calon tertentu dalam pemilu.Empat LingkaranPembicaranya lainnya, mantan anggota Panwaslu Didik Supriyanto, menyatakan dalam pemilu legislatif ada empat lingkaran terjadinya money politics berdasarkan aktor dan wilayahnya. Yaitu transaksi antara elit ekonomi dan calon kepala daerah, antara calon kepala daerah dengan parpol, antara tim kampanye dengan petugas pilkada di lapangan, dan antara calon kepala daerah atau tim kampanye dengan masyarakat pemilih.Itu sebabnya Didik pesimis pelaksanaan pilkada akan lebih baik dari pemilu. "Sampai sekarang Panwas untuk Pilkada sangat mengkhawatirkan. Selain rekruit yang tidak bagus juga tidak ada pelatihan dan tidak ada dana. Panwas Pilkada juga diwajibkan membuat regulasi teknis sendiri," ujarnya.Pendapat berbeda disampaikan Nur Mahmudi Ismail. Calon Walikota Depok dari PKS ini meyakini pilkada langsung mampu mengurangi money politics. "Secara teori pilkada langsung diharapkan mengurangi kemampuan money politics," ujarnya. Namun mantan Menteri Perkebunan dan Kehutanan ini mengaku dalam prakteknya money politics masih akan terjadi dalam bentuk pendekatan-pendekatan tertentu terhadap simpul masyaraka. "Di situ tantangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi." (gtp/)