Jelang HUT RMS, Wilayah Kudamati Jadi Titik Rawan Satu

Ambon - Menjelang HUT Republik Maluku Selatan (RMS) yang jatuh pada 25 April nanti, pihak Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease mengindetifikasi sejumlah titik rawan yang diduga bakal menjadi potensi konflik, diantaranya wilayah Kudamati, Ambon.Wilayah ini ditetapkan sebagai daerah titik rawan satu. Hal ini disampaikan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease AKBP Leonidas Braksan kepada wartawan di Mapolres Pulau Ambon, Jl. dr Latumeten, Ambon, Kamis, (14/4/2005).Wilayah rawan satu ini, kata Braksan, termasuk wilayah hukum Polsek Nusanive. Kawasan Kudamati dianggap paling rawan sebab menjadi basis kelompok FKM di Maluku, di mana di tempat ini setiap tahunnya selalu digelar upacara kenaikan bendera RMS. Sedangkan, wilayah rawan dua merupakan wilayah hukum Polsek Sirimau dan Polsek Baguala.Untuk menempati pos-pos siaga, lanjut Braksam, pihaknya telah menyiapkan sekitar 960 personel termasuk Brimob-BKO. "Pengerahan pasukan juga mendapat dukungan personel dari TNI," kata dia. Selain kawasan Kudamati, ungkap Braksan, wilayah-wilayah perbatasan dua komunitas agama seperti di Talake, Pohon Pule, Trikora dan Batumerah-Mardika yang dianggap sangat rawan juga akan dilakukan pergeseran pasukan atau penebalan pasukan. Selain itu, juga ditempatkan pasukan anti sniper yang disiapkan dari Mabes Polri untuk menduduki gedung-gedung bertingkat di daerah rawan konflik. Kehadiran pasukan anti sniper ini untuk meredam aksi penembak liar yang pada setiap konflik selalu menebar maut.Upaya ini, lanjutnya, dilakukan agar peristiwa 25 April 2004 lalu yang menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai ratusan warga tidak terulang lagi."Jadi sistem pengamanan ini masuk kategori sistem pengawasan khusus. Pembagian titik rawan berdasarkan tingkat kerawanan juga sudah kami lakukan dan kami bagikan," ungkap dia. Sementara itu, Kepala Biro Humas Provinsi Maluku Lies Ulahyanan mengatakan, dalam rapat koordinasi bidang Polkam di Kantor Menko Polkam, Jakarta, Rabu (6/4) lalu, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dalam presentasinya menekankan langkah pemerintah daerah dalam mengantisipasi peringatan HUT RMS."Ini karena setiap tahunnya peringatan HUT RMS selalu menyebabkan konflik-konflik baru yang menyebabkan jatuh korban jiwa maupun harta benda," kata Lies di Kantor Gubernur Maluku, Jl. Pattimura, Ambon.Menurutnya, HUT RMS akan menjadi perhatian karena jika tidak diantisipasi secara tepat dikhawatirkan bisa memicu terjadinya konflik baru. Sejauh ini, diakuinya, belum ada indikasi konflik, namun adanya berbagai aksi teror seperti peledakan bom dan penembakan gelap yang terjadi belakangan ini ditakutkan bisa memprovokasi warga. "Masalah keamanan dan penegakan hukum ini diserahkan kepada TNI/Polri. Pemerintah daerah juga telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat dari dua komunitas agar konflik antar masyarakat bisa diperkecil," tandasnya. (umi/)