Kemendagri Beri 3 Catatan Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2017

Jakarta - Kemendagri menjamin penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah aman dan terkendali terkait dengan keamanan. Namun ada tiga catatan yang diberikan, yaitu potensi kerawanan, keuangan, dan daftar penduduk pemilih potensial (DP4).

"Potensi kerawanan yang harus diantisipasi berdasarkan indeks kerawanan yang diterbitkan Bawaslu terutama di Aceh dan Papua. Di Aceh, karena jumlahnya banyak, ada 20 daerah pemilihan, termasuk di Papua, mungkin juga perlu diantisipasi karena karakternya," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2017).

Dari sisi keuangan, secara umum Sumarsono melihat hampir tidak ada masalah. Hanya, ada beberapa daerah yang mengalami ketersendatan administrasi.

"Seperti di Tapanuli, Pematangsiantar, ada beberapa karena hambatan administrasi saja. Kemarin kita sudah kirimkan tim dari Otda untuk mempercepat proses pencairan anggaran dana pengawasan," jelas Sumarsono.

Mengenai DP4, Sumarsono menjelaskan salah satu hambatan adalah data e-KTP yang belum terekam. Ia berharap setiap warga tidak kehilangan hak politiknya.

"Intinya, masih bisa dikejar, jangan sampai ada kehilangan hak politik seseorang untuk memilih. Beberapa daerah lain problemnya kalau blanko nggak masalah. Kalau suket, ini ada pertanyaan, harusnya pakai foto apa tidak? Kalau suket tidak pakai foto takut dipakai orang lain. Kalau di Jakarta, kita suruh pakai foto," cetus Sumarsono.

Mengenai masalah logistik, Sumarsono meminta KPU segera mengganti jika ditemukan surat suara yang rusak. Pendistribusian logistik ke pulau-pulau kecil nantinya akan mendapat dukungan dari polisi air dan TNI AL.

"Termasuk kemungkinan juga dukungan dari instansi lain, yang jelas TNI berada di belakang, keamanan polisi, kalau andaikata dibutuhkan, termasuk memberikan dukungan distribusi logistik dari pulau ke pulau. Jadi kemarin sudah dinyatakan, prinsipnya kita siap," ujar pria yang menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta ini.

Netralitas dari aparatur sipil negara saat Pilkada juga sudah dijamin. Siapa pun yang terbukti tidak netral akan mendapat tindakan tegas.

"Sekali lagi kita ingatkan ASN harus benar-benar netral di lapangan, dan ini akan dilakukan tindakan tegas menurut instruksi Mendagri. Saya kira kalau memang nggak netral, nggak segan akan kita berikan sanksi tegas, dari mulai penurunan pangkat, sampai pemberhentian kalau dia benar-benar berpartai politik," tegas Sumarsono. (dkp/imk)