Komisi II DPR Rapat Bahas ASN dengan MenPAN-RB dan Kemendagri

Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang ini. Salah satu pokok bahasan rapat mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Rapat awal pendahuluan mengenai revisi UU ASN sama penyelesaian masalah K2. Hanya membangun kesepahaman bersama karena eksekutif-legislatif untuk mencari solusi terbaik. Karena mengenai seleksi terbuka, dan lain-lain," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Rapat ini juga dihadiri oleh MenPAN-RB Asman Abnur, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam rapat, Asman menjelaskan komposisi ASN didominasi oleh lulusan S1 berdasarkan tingkat pendidikan.

"Komposisi berdasarkan pendidikan. S1 itu memang banyak kelihatannya di daerah, sebenarnya itu tenaga guru. Kemudian yang SMA juga masih dominan," ujar Asman.

Selain itu, profesi guru mendominasi jabatan ASN. Asman menargetkan perbaikan kualitas ASN.

"Berdasarkan jabatan. Guru masih dominan. Secara administratif masih tinggi. Jadi masih harus diperbaiki terus pendidikan ASN kita agar lima tahun ke depan memperoleh ASN yang bagus," imbuh Asman.

Pemerintah saat ini menargetkan perbaikan komposisi jabatan teknis untuk ASN. Asman mengatakan tenaga administrasi masih mendominasi ASN.

"Kita harapkan ASN yang tangguh yang jadi sasaran. ASN kita didominasi tenaga administrasi, maka dari itu, kita perlu perbaikan komposisi jabatan teknis dengan kebutuhan," ujar Asman.

Masalah pengisian jabatan dengan jual-beli jabatan menjadi salah satu masalah yang akan dibenahi. Asman juga mengusulkan adanya mal pelayanan publik. Ia mengatakan negara yang sudah menerapkan mal pelayanan publik adalah Azerbaijan.

"Lalu kita juga ada mal pelayanan publik, bukan mal belanja, tetapi tempat untuk mengumpulkan tempat untuk pelayanan publik. Contoh yang sudah menerapkan adalah Azerbaijan," pungkasnya. (dkp/imk)