"Tanah-tanah mesti dibereskan sertifikatnya. Saya mau semua masyarakat punya sertifikat, yang nggak punya sertifikat, kita urus. Tanah sengketa kita ambil alih, kalau ada waduk atau empang, kita tawarin bisnis 80:20," tutur Ahok di Marunda, Jakarta Utara, Rabu (1/2/2017).
Soal struktur PNS DKI, Ahok mengatakan belum tentu melakukan perombakan. Dia masih ingin melihat kinerja mereka selama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Urusan Jakarta cuma urusan mecat yang malas saja, kok. Kalau yang rajin kerja, pasti beres sebetulnya," sambungnya.
Ahok memang kembali mengingatkan warga soal sertifikat hak milik tanah ketika blusukan di Marunda. Alasannya, dengan memiliki sertifikat hak milik, harga tanah mereka bisa meningkat.
"Ibu sudah punya sertifikat?" tanya Ahok kepada salah satu warga.
"Belum, Pak, masih akta jual-beli," jawab warga.
"Sekarang bikin sertifikat sudah gratis, Bu. Jangan sampai nggak punya sertifikat. Kalau ada sertifikat, lebih mahal harga tanahnya," papar Ahok. (bis/jor)










































