Seskab: Pemerintah Tak Pernah Instruksikan Penyadapan SBY

Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Presiden Jokowi memberi penjelasan atas dugaan penyadapan terhadap dirinya. Dugaan penyadapan itu mencuat usai persidangan tersangka kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menghadirkan saksi Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Selasa (31/1/) kemarin.

"Yang jelas bahwa tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY). Karena ini bagian dari penghormatan presiden-presiden yang ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Selain itu, Pramono tak mau lebih banyak lagi menanggapi persidangan kasus dugaan penistaan agama yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian kemarin itu. Dia tak mau mencampuri ranah persidangan.

"Yang berkaitan dengan hal yang berkembang dari persidangan kemarin, kami tidak ingin menanggapi apapun. Karena itu bagian dari materi persidangan," kata Pramono.

Sebelumnya di Wisma Proklamasi, SBY menilai negara harus bertanggung jawab terkait kontroversi ini. Dia meminta kesediaan Jokowi untuk mengklarifikasi perihal sadap menyadap terhadap SBY dengan Ma'ruf.

"Kalau institusi negara, Polri, BIN, menurut saya, negara bertanggung jawab. Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain. Bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab," kata SBY.

SBY menilai penyadapan politik semacam itu sebagai kejahatan. Hukum perlu ditegakkan. Penegak hukum harus bergerak.



(dnu/erd)