Pimpinan DPR Rapat Konsultasi dengan AKD, Bahas Peningkatan Kinerja

Jakarta - Pimpinan DPR hari ini menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD). Rapat membahas soal evaluasi kinerja dan target-target yang ingin dicapai DPR.

Rapat konsultasi digelar di lantai 2 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Ketua DPR Setya Novanto dan empat wakilnya hadir. Demikian pula seluruh pimpinan fraksi dan AKD.

"Tentunya menyangkut banyak hal yang pada prinsipnya menyangkut kinerja DPR. Banyak hal yang perlu kita diskusikan bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja parlemen," ungkap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan seusai rapat konsultasi yang digelar tertutup itu.

Beberapa hal yang masuk dalam pembahasan utama, menurutnya, termasuk soal revisi undang-undang yang masuk dalam Prolegnas 2017. Juga soal fungsi pengawasan DPR dan situasi kekinian bangsa.

"Termasuk UU Pemilu. Walaupun sifatnya sharing, konsultasi, tapi kan tidak mengambil keputusan. Prinsipnya untuk cooling down, dalam artian berbicara di luar konteks rapat formal. Harapannya, bisa memberikan solusi di luar bahasan yang sifatnya formal," jelas Taufik.

Dengan forum sharing seperti itu, pimpinan DPR berharap mendapat masukan-masukan dari fraksi dan AKD. Terutama untuk legislasi yang dianggap cukup memerlukan perhatian lebih sehingga perlu dipercepat prosesnya. Pertemuan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi serta AKD hari ini juga sekaligus rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Bagaimana mempercepat hal-hal politik kekinian, termasuk salah satunya revisi UU MD3, di mana di dalamnya ada parliamentary threshold, presidential threshold, dibahas secara informal ya," kata dia.

Revisi UU MD3 terkait poin penambahan pimpinan DPR/MPR, menurut Taufik, cukup dibahas mendalam. Hanya saja, pembicaraannya cair dan di luar substansi revisi.

"Walaupun tidak saling mengintervensi standing point dari masing-masing fraksi, harapannya, dengan komunikasi yang lebih intens ini, ada ruang kesamaan dalam kaitan cepat mengambil keputusan," sebut Taufik.

"Sebelum bulan April, karena April, sebelum batas maksimal untuk dilaksanakannya (pemilu), revisi harus sudah selesai," sambung politikus PAN itu.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, masing-masing pimpinan menyampaikan laporan atau perkembangan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti dirinya yang memberi laporan soal bidang polhukam.

"Bidang saya melaporkan tentang diplomasi parlemen, kunjungan ke luar negeri, pengaturan negara. Lalu Baleg, UU yang mau dibahas Prolegnas apa yang mau sudah selesai. Koordinasi soal itu," terang Fadli di lokasi yang sama.

Mengenai pilkada serentak yang sebentar lagi akan diselenggarakan, politikus Gerindra tersebut menyoroti soal masih adanya penyimpangan-penyimpangan. Namun, untuk masalah fisik, Fadli melihat persiapan sudah relatif baik.

"Artinya bisa di-manage dengan baik. Tinggal menyempurnakan, jangan sampai ada kecurangan di lapangan pada hari pelaksanaan, harus dijamin jurdil, transparan," tuturnya.

"Saya kira salah satu kelemahan dari penyelenggaraan pemilu atau pilkada adalah masih banyaknya penyimpangan. Masih ada orang yang punya hak untuk memilih tapi tidak mendapat undangan. Sehingga dia kehilangan hak konstitusi untuk memilih," imbuh Fadli.

Untuk itu, menurutnya, DPR perlu memperhatikan pengawasan proses di lapangan. Soal keamanan pilkada, Fadli menilai baru akan terusik jika kecurangan terjadi.

"Saya kira dari sisi keamanan tidak ada masalah," tutupnya. (elz/imk)