4 Menteri Kaji Bisnis TNI

Jakarta - Empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan segera mengkaji bisnis TNI. Untuk itu, Menhan Juwono Sudarsono telah mengirim surat permintaan kepada Panglima TNI dan 3 Kepala Staf untuk mendata seluruh bisnis militer. Hal itu diungkapkan Juwono sebelum mengikuti sidang paripurna kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2005). Agenda sidang membahas persiapan KAA, rehabilitasi dan rekonstruksi Nias dan Aceh, tindak lanjut kunjungan presiden ke 3 negara (Australia, Selandia Baru dan Timor Leste).Selain menhan, 3 menteri lainnya yang terlibat dalam pengkajian bisnis militer adalah Menneg BUMN Sugiharto, Menkeu Yusuf Anwar serta Menhuk dan HAM Hamid Awaludin. Selanjutnya, mereka akan menyusun peta penertiban bisnis militer.Dikatakan Juwono, perlu dilakukan audit bisnis militer mulai dari jenis perusahan, struktur pengelolaan, arus pengeluaran dan penerimaan. Tujuannya agar menneg BUMN segera menata bisnis itu. Sementara, menhuk dan HAM mengkaji aspek hukumnya. "Betul-betul kita berharap semua bisa diaudit tiap-tiap perusahaan," ujarnya. Ditanya usulan Panglima TNI agar yayasan yang dianggap tidak menguntungkan segera dibubarkan, menurut Juwono tergantung hasil kajian. Pengkajian itu akan dilakukan pada Oktober 2005 mendatang. (rif/)