.webp)
"Saya berharap civitas akademika Unhan dan alumni menjadi pelopor agen penyampaian nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila di masyarakat dan menjadikan Pancasila sebagai benteng pertahanan bangsa dan negara dari segala permasalahan bangsa yang berpotensi menganggu keutuhan NKRI," ujar Zulkifli Hasan.
Zulkifli mengatakan hal itu dalam kuliah umum tentang Amandemen UUD 1945 dan Empat Pilar Kebangsaan' di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/2/2017). Kuliah umum yang digelar di auditorium Unhan itu dihadiri sekitar 150 mahasiswa dan dosen pasca sarjana serta rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI DR (cand) I Wayan Midhio.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkifli juga mengutip Presiden RI Bung Karno yang mengatakan memahami Pancasila sebagai cinta kasih, kekeluargaan, dan gotong royong. Namun Zulkifli menyayangkan yang terjadi dengan Pancasila saat ini.
"Sementara yang kita saksikan sekarang itu mulai jauh ditengah tengah kita, Pancasila adalah setiap manusia Indonesia harus memiliki perilaku cahaya cahaya ilahi, kerena kita negara bertuhan, negara yang religius, karena itu kita harus saling menghormati agama masing masing," ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Zulkifli juga menguraikan amandemen dan Empat Pilar MPR RI. Amandemen adalah perubahan UUD 1945 atau konstitusi negara adalah hal biasa dan sudah dilakukan empat kali perubahan.
Perubahan UUD 1945 berdasar atas Pasal 37 mencakup dua hal, yaitu: pertama, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan; dan kedua, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 setelah empat kali perubahan.
Amandemen, lanjut Zul merupakan aspirasi rakyat yang berdaulat dari awal reformasi hingga kini. Di tahun 2017 ini, juga ada rencana dan wacana perubahan kembali yakni amandemen ke lima UUD 1945. Namun, perdebatan soal agenda perubahan sangat ketat baik di masyarakat maupun di MPR RI.
"Namun, dari kajian yang dilakukan MPR, wacana dan agenda perubahan kelima UUD 1945 yang sering disepakati adalah soal perumusan haluan negara. Haluan negara sangat penting dimiliki bangsa ini sebagai panduan pengelola negara ini dan menjalankan pemerintahan menuju Indonesia sejahtera," katanya.
Diungkapkan Zulkifl, sebenarnya haluan negara harus segera dirumuskan secepatnya. Namun, melihat kondisi saat ini sangat sulit. Sebab, energi dan perhatian para penentu kebijakan juga bangsa ini terkuras dengan berbagai fenomena yang sangat panas saat ini. Ditambah lagi sebentar lagi akan digelar pesta demokrasi Pilkada serentak lalu dilanjut dengan Pilpres pada tahun 2019.
Pada pembahasan terakhir bersama Pimpinan MPR, pimpinan fraksi, pimpinan badan-badan dan Lembaga Pengkajian MPR pada dasarnya setuju untuk perumusan haluan negara. Hanya perlu pembahasan lebih lanjut soal teknis dan pemantapan.
"Tapi, intinya semua sudah sepakat bahwa haluan negara sangat penting dimiliki bangsa ini dan dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, mudah-mudahan haluan negara ini bisa terbentuk secara nyata dan kesejahteraan rakyat menjadi sebuah keniscayaan," tegasnya. (ega/ega)
