Panglima Menilai Bisnis TNI Perlu Segera Diaudit

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Endrianto Sutarto menilai perlu segera dilakukan audit terhadap bisnis TNI sebelum diserahkan kepada pemerintah. Audit itu diantaranya berkaitan dengan nilai aset yayasan serta status hukumnya."Untuk penyerahan seperti itu kan harus ada kejelasan berapa asetnya dan sebagainya. Harus ada suatu proses saat serah terima dan jelas hukumnya, sekian nilainya," ujarnya saat ditanya apakah perlu dilakukan audit bisnis TNI sebelum diserahkan kepada pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI sebelum mengikuti sidang paripurna kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2005). Agenda sidang paripurna kabinet membahas persiapan KAA, rehabilitasi dan rekonstruksi Nias dan Aceh, tindak lanjut kunjungan presiden ke tiga negara yakni Australia, Selandia Baru dan Timor Leste.Ia menyarankan bisnis TNI yang dianggap bermasalah atau tidak menguntungkan dibubarkan saja karena jika diserahkan kepada pemerintah hanya akan membebani negara. Namun jika sehat diserahkan kepada pemerintah. "Pada prinsipnya kita ingin membubarkan, terserah mau diapakan. Kalau memang nanti yang sekarang ini bermasalah, tidak menghasilkan keuntungan dan kalau diserahkan malah membebani negara ya ditutup, dibubarin," ujarnya. Disinggung berapa total aset yayasan yang dikelola TNI, Tarto mengaku tidak mengetahui secara pasti. "Waduh saya nggak paham sepenuhnya," tuturnya. Ia mengungkapkan, pendapatan yayasan digunakan terutama untuk membantu keluarga prajurit yang gugur seperti perumahan dan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan. Sejauh ini, pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan itu.Panglima menambahkan dirinya tidak ingin muncul opini dengan penutupan bisnis itu, TNI menuntut kompensasi yang lebih besar. "Bahwa kemudian seolah-olah penutupan bisnis ini menuntut kompensasi yang lebih besar dari yang didapat, saya tidak punya kewenangan menentukan," paparnya. (rif/)