"Jangan terjadi masalah seperti SARA, jangan terjadi, dijaga jangan terjadi, sehingga hal itu tidak menimbulkan masalah lebih besar lagi," ujar JK dalam sambutannya saat Rakornas Pilkada Serentak di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
JK mengatakan ada beberapa daerah yang berpotensi muncul isu SARA. Khusus Pilkada DKI Jakarta sudah masuk ke ranah hukum, sehingga dianggap oleh JK sudah mulai tenang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama itu proses dengan baik, karena itulah maka apabila itu ada masalah, lebih cepat dibawa ke ranah hukum daripada berlarut ke masalah lain. Karena itu, dibutuhkan pejabat bupati dan kepala daerah untuk menjaga semua itu agar terjadi suatu kedamaian," sambungnya.
Tidak hanya itu, JK meminta, jika terjadi gesekan dan sentimen di masyarakat selama proses pilkada, pihak keamanan harus segera turun tangan.
"Tentu kita harapkan, baik kepolisian, TNI, maupun seluruh aparat kejaksaan menjalankan proses ini sebaik-baiknya," kata JK.
Dia juga menilai pelaksanaan pilkada dianggap lebih simpel dibanding pemilihan legislatif (pileg). Hal ini karena proses pileg harus melalui penghitungan tiga tingkat. Hal ini berbeda dengan pilkada, yang hanya membutuhkan waktu satu jam dalam penghitungan suara.
"Kalau ini jangan disamakan dengan legislatif yang rumit. Ini sesuatu yang simpel, karena itu dapat dijaga sebaiknya dan keterbukaan semua," terangnya. (fiq/dnu)











































