JK Anggap Pilkada Serentak Minim Konflik

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pelaksanaan pilkada serentak dapat meminimalkan munculnya potensi konflik. Pihak keamanan diminta berjaga-jaga sebelum dan setelah pelaksanaan pilkada.

Hal ini dikatakan JK dalam sambutanya di Rakornas Pilkada Serentak di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

"Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari pelaksanaan pilkada serentak, yang pertama, konflik itu sangat kecil, akibat dari tidak ada pola politiknya," ujar JK.

JK menyebut pola dukungan dari parpol di pilkada kabupaten atau gubernur berbeda-beda. Kelompok koalisi dianggap tidak sama dengan berbagai daerah.

"Hari ini koalisi PBB dengan Golkar, besok di tempat lain berbeda lain, di sini berlawanan, di sana bersatu. Semua tidak ada satu pun pola yang sama antara koalisi ini. Akhirnya tidak akan terjadi konflik politik, karena kalau dia berkonflik di sini, dia bersama di kota atau di provinsi," terangnya.

Tidak hanya itu, adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu juga membuat gesekan sosial menjadi kecil. Namun isu hoax kerap terjadi di media sosial.

Menurutnya, isu-isu hoax yang beredar kerap terjadi selama pilkada, namun juga dapat dikelola dan ditata dengan baik.

"Artinya adalah isu sosial masyarakat itu berbeda, begitu juga apa yang kita alami dan apa risiko pengalaman yang lalu dalam proses pemilu kampanye sangat kecil gesekannya, sehingga tidak terjadi hal yang menyebabkan konflik yang besar," jelasnya.

Biasanya, ujar JK, konflik akan mulai terlihat pascapemungutan suara. Calon-calon yang kalah dalam proses pilkada akan muncul.

"Biasa ada setuju-tidak setuju, percaya-tidak percaya, atau mencari alasan karena ada yang tidak merasa kalah, itu akan timbul biasanya. Jadi konflik dan gesekannya berdasarkan pengalaman terjadi setelah penghitungan suara," ujarnya.

Oleh karena itu, pihak keamanan diminta tetap berjaga setelah proses pemungutan suara selesai sampai ada proses pengumuman dari KPUD.

"Karena itulah, walau ujungnya kita tahu, ujungnya itu akan ke MK. Tetapi MK juga akibat peraturan yang tetap, tidak seperti yang diduga banyak masuk ke MK, itu tidak juga," kata JK. (tfq/bag)